Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hasil positif dari uji coba penggunaan biodiesel 50 persen (B50) pada sektor alat berat pertambangan. Temuan ini memperkuat posisi biodiesel sebagai solusi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa hasil sementara pengujian menunjukkan performa mesin yang stabil tanpa gangguan signifikan.
“Secara umum, uji penggunaan B50 pada mesin diesel menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi operasional maupun teknis,” ujarnya.
Pengujian dilakukan secara menyeluruh, mencakup kualitas bahan bakar, performa mesin, daya tahan operasional, hingga stabilitas penyimpanan. Hingga akhir Maret 2026, pengujian telah mencapai lebih dari 900 jam operasional tanpa indikasi kerusakan mesin akibat bahan bakar.
Dari sisi industri, hasil serupa juga ditemukan. PT Harmoni Panca Utama (HPU) melakukan uji banding antara penggunaan B40 dan B50 pada alat berat. Hasilnya, performa mesin tetap stabil hingga mendekati 1.000 jam operasional.
Meski demikian, terdapat sedikit peningkatan konsumsi bahan bakar pada B50, yakni sekitar 1–3 persen dibandingkan B40. Namun, angka tersebut masih dalam batas wajar dan tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas.
Selain itu, B50 juga telah memenuhi standar teknis, termasuk parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, dan kadar FAME. Hal ini menandakan kesiapan B50 untuk digunakan pada sektor dengan beban kerja tinggi seperti pertambangan.
B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen solar. Program ini menjadi lanjutan dari implementasi B40 yang telah berjalan secara nasional sejak 2025.
Pengembangan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan pemanfaatan minyak sawit domestik.
Ke depan, pemerintah akan memperluas uji coba B50 ke berbagai sektor, termasuk transportasi, pembangkit listrik, kereta api, dan alat mesin pertanian, sebagai dasar penyusunan kebijakan implementasi nasional.
