Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pangan dunia. Gangguan jalur logistik dan ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi menekan pasokan serta memicu kenaikan harga pangan global.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru mencatatkan capaian positif dalam ketahanan pangan nasional. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 4,7 juta ton dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil strategi antisipatif pemerintah dalam menghadapi dinamika global.
“Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan nasional dipastikan aman hingga 11 bulan ke depan,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Selain cadangan pemerintah, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) juga mencapai sekitar 12 juta ton. Ditambah dengan potensi produksi dari tanaman yang masih tumbuh (standing crop), ketahanan pangan Indonesia dinilai semakin kuat.
Pemerintah menilai penguatan produksi dalam negeri dan cadangan pangan menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global. Ketergantungan pada impor dinilai berisiko tinggi di tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.
“Dalam situasi krisis global, tidak ada negara yang akan melepas pangannya. Karena itu, kita harus mandiri,” tegasnya.
Kementerian Pertanian juga menilai kerja sama internasional, termasuk inisiatif pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS, dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan global.
Dengan tiga lapisan utama—cadangan pemerintah, ketersediaan di pasar, serta potensi produksi—Indonesia dinilai berada dalam posisi kuat untuk menghadapi potensi krisis pangan global.
Informasi ini dikutip dari website resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rabu 15/4/2026.
