Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara transparan dan akuntabel dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Pengelolaan BMN bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Rabu (6/5/2026).
“Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” ujar Gus Ipul.
Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta jajaran pejabat Kemensos lainnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara profesional, tertib administrasi, dan sesuai regulasi.
“Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan layanan sosial yang berkualitas,” katanya.
Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan empat poin penting kepada para pengelola BMN Sekolah Rakyat.
Pertama, mengubah cara pandang terhadap BMN sebagai instrumen pelayanan negara, bukan sekadar inventaris aset.
Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas, mulai dari gedung sekolah, tempat tidur, hingga laptop, harus dimanfaatkan untuk mendukung kualitas pendidikan dan masa depan siswa.
Kedua, memastikan tata kelola aset berjalan tertib dan akuntabel. Menurutnya, Sekolah Rakyat kini menjadi perhatian publik sehingga pengelolaan administrasi harus dilakukan secara rapi dan transparan.
“Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat,” tegasnya.
Ketiga, setiap evaluasi dan temuan harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan sistem.
“Kalau ada masalah, cepat diidentifikasi, cepat dilengkapi, cepat dibenahi, dan jangan diulangi,” ujarnya.
Keempat, membangun budaya tertib dan transparan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa seluruh aset negara yang digunakan dalam program Sekolah Rakyat merupakan amanah rakyat yang wajib dijaga.
“Negara sudah hadir penuh untuk siswa Sekolah Rakyat. Pastikan semua itu tercatat, terawat, dan bermanfaat,” katanya.
Pelatihan ini diikuti 332 peserta yang terdiri atas wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan pengelola BMN Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan aset negara, termasuk kemampuan identifikasi risiko, evaluasi administrasi, serta penanganan temuan dalam pengelolaan BMN.
Informasi ini dikutip dari website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kamis 07/5/2026.
