Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan insan pers dalam mengawal pembangunan serta berbagai persoalan masyarakat di Jakarta.
Hal itu disampaikan Abdul Aziz saat menghadiri silaturahmi dan diskusi santai bersama jurnalis di Restoran Sindbad, Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, jurnalis dan anggota dewan memiliki peran yang hampir serupa, yakni menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan kondisi masyarakat.
“Fungsi jurnalis dan dewan sebenarnya sama, yakni menjalankan kontrol sosial. Bedanya, dewan berada di dalam parlemen, sementara jurnalis di luar. Karena itu, perlu saling bersinergi dan bertukar informasi,” ujar Abdul Aziz.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta itu menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus membantu mengawal kebijakan publik agar berjalan optimal.
Ia juga mengapresiasi kerja para jurnalis yang dinilai tetap konsisten menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Saya melihat jurnalis bekerja luar biasa. Risikonya besar, tetapi tetap istiqamah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz turut memaparkan sejumlah program dan regulasi yang tengah menjadi fokus DPRD DKI Jakarta, khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu kebijakan yang sedang didorong ialah program sekolah swasta gratis melalui penguatan regulasi daerah agar akses pendidikan masyarakat kurang mampu semakin merata.
Menurutnya, saat ini masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta dengan biaya tinggi, sementara sekolah negeri gratis lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
“Tujuan sekolah gratis adalah membantu masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” jelasnya.
Abdul Aziz menyebut DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyelesaikan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan.
Peraturan tersebut memuat sejumlah poin penting, seperti program sekolah swasta gratis, wajib belajar 13 tahun termasuk taman kanak-kanak (TK), penguatan pendidikan moral, hingga pembinaan karakter generasi muda.
Selain pendidikan, DPRD DKI Jakarta juga tengah memprioritaskan pembahasan regulasi terkait ketahanan pangan, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, kota layak anak, dan kependudukan.
Menurut Abdul Aziz, pembangunan Jakarta harus dilakukan melalui penguatan regulasi yang terarah dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perbaikan Jakarta harus dimulai dari aturan yang kuat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” tandasnya.
