Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, menyoroti maraknya disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian yang beredar di ruang publik maupun media sosial terkait Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah.
Dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026), Haposan menilai sejumlah isu yang berkembang belakangan ini perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan.
Salah satu isu yang disorot adalah tudingan bahwa sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari dana pribadi yang menggunakan APBN serta adanya klaim pemberian tanda nama Presiden pada hewan kurban tersebut.
Menurut Haposan, program bantuan sapi kurban telah menjadi bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang dianggarkan negara sejak pemerintahan sebelumnya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, ia juga menanggapi isu mengenai kunjungan Presiden Prabowo ke Paris yang disebut dilakukan secara mendadak. Haposan menegaskan bahwa agenda tersebut telah diumumkan jauh hari sebelumnya melalui saluran resmi pemerintah.
Terkait informasi mengenai biaya penginapan rombongan Presiden selama kunjungan luar negeri, Haposan menilai angka yang beredar di media sosial tidak didasarkan pada data resmi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ia juga membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak mendapat sambutan dari pejabat negara setempat.
“Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta karena tidak ada agenda kunjungan kenegaraan yang dijadwalkan ke negara-negara tersebut pada tahun ini,” ujarnya.
Dalam bidang ekonomi, Haposan mengajak masyarakat melihat kondisi nilai tukar rupiah dan dinamika pasar secara objektif dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global yang tengah berlangsung.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, termasuk penguatan devisa hasil ekspor, peningkatan investasi dalam negeri, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya nasional.
Haposan juga menilai kebijakan pemerintah terkait pengenalan bahasa asing di sekolah kerap disalahartikan. Ia menegaskan bahwa tujuan kebijakan tersebut adalah memperluas wawasan dan daya saing generasi muda, bukan mewajibkan seluruh siswa menguasai bahasa asing pada tingkat penutur asli.
Sebagai praktisi hukum sekaligus pengurus PP GEKIRA, Haposan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat merusak kualitas ruang publik dan mengganggu kehidupan demokrasi yang sehat.
“Masyarakat perlu mengedepankan fakta, melakukan verifikasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Haposan.
Ia berharap ruang publik Indonesia dapat menjadi sarana diskusi yang produktif, kritis, dan tetap berlandaskan data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
