Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara mendukung upaya percepatan penanganan lahan kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui kegiatan sosialisasi yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum di Aula Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan yang berlangsung dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor tersebut membahas mekanisme koordinasi antarinstansi, penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tindak lanjut teknis di lapangan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan DAS Citarum.
Mewakili Administratur KPH Bandung Utara, Wakil Administratur KPH Bandung Utara, Diky Rizky Teruna, menegaskan komitmen Perhutani dalam mendukung program pemulihan lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah terpadu antar pemangku kepentingan sehingga penanganan lahan kritis dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, di antaranya Komandan Sektor 8 Citarum Harum Kolonel Inf. Masrief, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, aparat TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Komandan Sektor 8 Citarum Harum Kolonel Inf. Masrief menekankan pentingnya koordinasi terpadu dalam penanganan lahan kritis agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, Perhutani, pemerintah daerah, dinas teknis, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci keberhasilan pemulihan kawasan DAS Citarum.
“Dengan koordinasi yang solid dan komitmen bersama dari seluruh pihak, upaya penanganan lahan kritis di wilayah DAS Citarum diharapkan berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” tegasnya.
Selain itu, sistem komunikasi dan pelaporan yang terintegrasi juga dinilai penting untuk mempercepat pertukaran informasi, memperkuat pengawasan, serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
Melalui kegiatan ini, kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat guna mendukung rehabilitasi lahan kritis, pelestarian kawasan hutan, dan pemulihan ekosistem DAS Citarum secara berkelanjutan.
