Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi
Perkembangan ancaman global yang semakin kompleks menuntut perubahan cara pandang terhadap peran militer. Saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga terorisme, serangan siber, pandemi, krisis energi dan pangan, bencana alam, hingga disrupsi teknologi.
Dalam konteks tersebut, pemikiran ilmuwan politik Alfred Stepan kembali relevan. Ia menjelaskan bahwa militer di negara berkembang memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu menjaga pertahanan sekaligus mendukung pembangunan nasional (defense and development).
Menurut Stepan, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusi sipil serta tantangan keamanan yang kompleks. Karena itu, militer kerap menjadi salah satu instrumen negara yang memiliki kemampuan organisasi, disiplin, dan mobilitas tinggi untuk membantu memperkuat kapasitas nasional.
Stepan juga membedakan konsep old professionalism dan new professionalism. Konsep lama menempatkan militer hanya sebagai penjaga pertahanan eksternal yang berorientasi pada perang konvensional. Sementara konsep baru memandang keamanan secara lebih luas, termasuk ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional.
Praktik tersebut tidak hanya terjadi di negara berkembang. Berbagai negara maju juga melibatkan militer dalam mendukung pembangunan nasional dengan pendekatan yang berbeda-beda.
Di Amerika Serikat, berbagai inovasi strategis seperti internet, GPS, dan teknologi antariksa lahir dari investasi riset sektor pertahanan. Tiongkok memanfaatkan militernya untuk mendukung pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur. Sementara Rusia menjadikan sektor pertahanan sebagai salah satu motor penggerak kemajuan industri dan teknologi nasional.
Selain itu, banyak negara melibatkan militer dalam penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur vital, riset teknologi, hingga pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat.
Pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa pertahanan dan pembangunan memiliki hubungan yang erat. Keamanan yang kuat menciptakan ruang bagi pembangunan, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara.
Indonesia memiliki pengalaman serupa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai program pembangunan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, hingga penguatan ketahanan pangan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Indonesia membutuhkan sinergi seluruh instrumen nasional. Dalam berbagai kondisi darurat, TNI menjadi salah satu institusi yang memiliki kemampuan mobilisasi cepat, jangkauan luas, dan kapasitas organisasi yang memungkinkan hadir langsung membantu masyarakat.
Pengalaman menghadapi bencana alam dan pandemi Covid-19 menjadi bukti pentingnya peran tersebut dalam memperkuat ketahanan nasional.
Meski demikian, keterlibatan militer dalam pembangunan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil. Profesionalisme militer tidak diukur dari luasnya ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah serta menghormati konstitusi.
Karena itu, partisipasi TNI dalam pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi lembaga sipil ataupun kembalinya praktik politik militer. Peran tersebut harus dipahami sebagai dukungan terhadap kebijakan negara yang dilaksanakan berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan.
Di era ancaman multidimensi, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab militer, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan stabilitas, ketahanan nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kontribusi TNI dalam mendukung pembangunan dapat menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas nasional, selama tetap dijalankan secara profesional, proporsional, dan sesuai prinsip demokrasi.
Pada akhirnya, kekuatan militer dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat. Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
