Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, menegaskan bahwa cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan optimisme. Menurutnya, target tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, pemerintahan yang bersih, serta kepemimpinan yang berani mengambil keputusan strategis.
Dalam pandangannya yang berjudul “Indonesia Emas 2045: Saatnya Optimisme Dibuktikan dengan Kerja Nyata”, Herry menilai Indonesia tengah berada pada momentum penting dalam perjalanan pembangunan nasional.
“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut,” ujar Herry, Selasa (7/7/2026).
Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai kepemimpinannya di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, rivalitas geopolitik, disrupsi teknologi, hingga ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Herry menilai sejumlah program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan investasi menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi menuju Indonesia sebagai negara maju.
Ia mengatakan berbagai kebijakan tersebut mulai mendapatkan legitimasi publik karena manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.
“Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat,” katanya.
Herry juga mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan sebanyak 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 60 persen responden mendukung agar program tersebut menjangkau seluruh anak Indonesia, sementara lebih dari sepertiga responden mengaku telah merasakan manfaat langsung dari program tersebut.
Selain itu, ia menyoroti capaian investasi nasional sepanjang 2025 yang mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah. Investasi di sektor hilirisasi juga disebut tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan mampu menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja.
“Di tengah perlambatan ekonomi global, capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga,” ujarnya.
Meski demikian, Herry mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya angka kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, korupsi masih menjadi ancaman terbesar bagi keberhasilan pembangunan nasional.
“Setiap rupiah yang diselewengkan mengurangi hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Karena itu, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional menjadi prasyarat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dalam konteks demokrasi, Herry menilai kritik yang objektif dan berbasis data tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti itu optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju melalui kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, dan pasar domestik yang besar. Namun, seluruh potensi tersebut harus diiringi dengan konsistensi bekerja, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, serta menjaga persatuan nasional.
“Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Herry menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah tujuan yang akan tercapai secara otomatis.
“Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
