Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan melalui patroli gabungan di wilayah Resort Polisi Hutan (RPH) Cibodas, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana alam, serta gangguan keamanan hutan (gukamhut).
Patroli gabungan melibatkan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Cibodas Nana Bely beserta jajaran, Komandan Regu Polisi Hutan Budi Hartono bersama anggota, serta Pemerintah Desa Suntenjaya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan meningkatkan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan.
Administratur Perhutani KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, mengatakan patroli terpadu merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan, bencana alam, hingga tindak gangguan keamanan hutan seperti pencurian getah pinus di wilayah rawan.
“Perlindungan hutan memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan secara rutin, kami berupaya mencegah potensi kebakaran hutan, menjaga keamanan kawasan, dan memastikan fungsi hutan tetap lestari,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Selain patroli, petugas juga memasang papan larangan dan imbauan di sejumlah titik strategis. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan selama musim kemarau.
Kepala Desa Suntenjaya, Asep Wahyono, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Perhutani dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan hutan.
“Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara Perhutani, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah berbagai potensi gangguan sehingga hutan tetap lestari dan terus memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat,” katanya.
Melalui patroli gabungan ini, Perhutani KPH Bandung Utara terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko, perlindungan aset hutan, serta implementasi pengelolaan hutan lestari yang mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
