Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bergerak cepat merealisasikan kerja sama strategis dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa. Provinsi Bali menjadi daerah pertama yang membentuk dan melantik kepengurusan pokja tersebut, Jumat (10/7/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SMSI dan ABPEDNAS yang berlangsung di Jakarta Theater pada 3 Juli 2026. Program tersebut bertujuan memperkuat peran media siber dalam mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional.
Penandatanganan PKS sebelumnya disaksikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Hashim Djojohadikusumo, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Jaksa Agung RI Asep N. Mulyana, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Pelantikan Pokja News Room Jaga Desa Provinsi Bali dipimpin langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri Agus Syabaruddin serta Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Strategis Yono Hartono.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Tabanan, para Ketua SMSI kabupaten/kota se-Bali, serta sejumlah perwakilan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Ketua Umum SMSI Firdaus menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal pembangunan desa melalui penyampaian informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif.
“Kerja sama SMSI dengan ABPEDNAS bukan sekadar seremonial. Pokja News Room Jaga Desa dibentuk agar media ikut menjaga, mengawal, dan mendorong kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia,” ujar Firdaus.
Ia menjelaskan, Pokja News Room Jaga Desa diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara media, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa.
Firdaus juga menginstruksikan agar kepengurusan Pokja News Room Jaga Desa segera dibentuk di seluruh kabupaten dan kota di Bali, kemudian diperluas hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perwakilan desa dan kelurahan.
Selain mengawal pembangunan desa, Firdaus menegaskan bahwa pokja juga memiliki peran dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya ketahanan pangan.
“Media harus hadir sebagai mitra pembangunan yang memberikan edukasi, mengawal pelaksanaan program, sekaligus menyampaikan berbagai keberhasilan desa kepada masyarakat,” katanya.
Melalui pembentukan Pokja News Room Jaga Desa di Bali, SMSI berharap sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan berdaya saing sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
