Komrad Pancasila mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi tersebut menilai langkah penegakan hukum yang menyasar perkara-perkara besar menjadi sinyal bahwa proses hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengatakan masyarakat kini menantikan langkah nyata pemerintah dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pernyataan politik, tetapi harus dibuktikan dengan proses hukum yang transparan, profesional, dan menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Masyarakat ingin melihat keberanian negara membongkar praktik korupsi secara menyeluruh, bukan hanya menindak pelaku kecil. Komitmen Presiden Prabowo patut diapresiasi selama diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil,” ujar Antony dalam keterangannya.
Antony menyebut salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah keberanian aparat penegak hukum menangani perkara yang melibatkan pejabat atau tokoh yang memiliki posisi strategis.
Ia menilai setiap perkara harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Meski demikian, Antony mengingatkan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Pemberantasan korupsi harus berjalan tegas, tetapi tetap menghormati prinsip negara hukum. Penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan,” katanya.
Menurut Antony, konsistensi pemerintah dalam mengawal penegakan hukum akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan dan upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia berharap proses pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, akuntabel, serta mampu memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari transparansi proses hukum, pemulihan kerugian negara, dan terbangunnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” tutup Antony.
