Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau 41 persen dari target Rp71,45 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp74,28 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan capaian APBD hingga Triwulan II 2026 menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun nasional.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Selain pendapatan dan belanja daerah, penerimaan pembiayaan telah terealisasi Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu yang ditetapkan.
Pemprov DKI juga mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui penyelesaian 118.161 paket pengadaan hingga akhir Triwulan II 2026. Paket yang masih dalam proses terus dipantau agar dapat diselesaikan tepat waktu.
Di sisi ekonomi, Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,59 persen secara tahunan (year on year) pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta meningkatnya optimisme pelaku ekonomi. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar, disusul jasa keuangan dan industri pengolahan.
Kepercayaan konsumen juga tetap kuat. Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 berada di angka 144,4, sedangkan penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mobilitas masyarakat melalui transportasi umum turut mengalami peningkatan. Pada Triwulan II 2026, jumlah pengguna transportasi publik mencapai 230,8 juta penumpang, atau tumbuh 9,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Pramono, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan layanan transportasi, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Inflasi Jakarta pada Juni 2026 juga tetap terkendali di angka 2,78 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam target pemerintah.
Di bidang investasi, Jakarta tetap menjadi daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, meningkat 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyumbang 17,20 persen terhadap total investasi nasional.
Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui pendampingan pelaku usaha, pembukaan peluang investasi baru, serta pengembangan investasi hijau. Salah satu proyek strategis yang dipercepat adalah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen. Penurunan ini didukung berbagai program seperti Padat Karya, pelatihan kerja, program magang bagi lulusan SMA sederajat, serta layanan Mobile Training Unit.
Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta harus berjalan secara inklusif dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus melanjutkan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Jakarta di tingkat internasasional.
Informasi ini dikutip dari Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (22/07/2026).
