Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Direktur Utama RSKO Jakarta, dr. Yuwanda Nova, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi wadah bagi masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, organisasi profesi, akademisi, pemerintah daerah, hingga instansi terkait untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSKO Jakarta.
“Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan ruang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta rekomendasi terhadap layanan di RSKO Jakarta,” ujar Yuwanda Nova, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui forum tersebut, RSKO tidak hanya menyampaikan perkembangan layanan rumah sakit, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mendengar harapan, kritik, maupun saran dari masyarakat.
“Masukan yang kami terima akan menjadi dasar dalam menyusun rencana perbaikan dan pengembangan pelayanan secara berkelanjutan,” katanya.
Yuwanda menambahkan, kolaborasi antara rumah sakit dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut, lanjutnya, akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSKO Jakarta.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, RSKO Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus membangun pelayanan kesehatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi serta mendukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
