Isu beredarnya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendapat tanggapan dari pengamat kepolisian sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama. Ia menilai kabar tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Sandri, isu mengenai pergantian Kapolri bukan kali pertama beredar. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang dapat dijadikan acuan mengenai pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.
“Isu seperti ini sudah sering muncul, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan tidak memiliki dasar yang jelas,” ujar Sandri, Rabu (5/8/2026).
Ia mengatakan, berdasarkan pengamatannya, Presiden masih memberikan kepercayaan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memimpin Polri. Hal itu terlihat dari berbagai apresiasi yang disampaikan Presiden terhadap kinerja Kapolri dalam sejumlah kesempatan.
“Sampai saat ini saya melihat belum ada pergantian Kapolri. Artinya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dipercaya Presiden untuk memimpin institusi Polri,” katanya.
Sandri juga menilai isu yang beredar berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengimbau publik agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki sumber resmi.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan utama terkait pergantian Kapolri berada di tangan Presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Sandri berharap masyarakat lebih mengutamakan informasi yang berasal dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi.
