Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global yang tetap berlandaskan nilai keagamaan dan kebangsaan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI tingkat kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta Masa Khidmat 2025–2030. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pramono mengatakan MUI memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendampingi masyarakat Jakarta yang terus mengalami perubahan.
Menurutnya, transformasi Jakarta menjadi kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperkuat kohesi sosial, harmoni, serta nilai moral di tengah masyarakat yang semakin beragam.
“Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman.”
Pemprov DKI Dukung Program MUI
Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan dan program kerja MUI DKI Jakarta periode 2025–2030. Dukungan tersebut mencakup penguatan moderasi beragama, penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi, serta penyusunan panduan keagamaan yang mampu merespons berbagai persoalan baru.
Pramono menyebut sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental hingga berbagai tantangan sosial di perkotaan.
“MUI menjadi mitra penting Pemprov dalam membangun Jakarta yang maju sekaligus berkeadaban,” ujarnya.
Ia juga mendorong MUI agar memperkuat perannya hingga tingkat masyarakat. MUI diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan umat, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, metode dakwah dinilai perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan karakter masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan semakin terhubung dengan teknologi digital.
Dorong Peta Jalan Keumatan Jakarta
Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan MUI juga diarahkan melalui penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025–2030 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sinergi tersebut juga mencakup penguatan kerukunan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pemprov DKI membuka ruang bagi MUI untuk menjadi mitra yang kritis dan konstruktif dalam pembangunan Jakarta.
Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta Gus Faiz Syukron Makmun berharap MUI dapat terus menjadi rumah besar yang mengayomi dan mempersatukan umat Islam.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan terhadap kegiatan dan program MUI selama ini.
“Mudah-mudahan ke depan MUI bisa menjadi sarana perjuangan umat, menjadi rumah besar yang mengayomi semua perjuangan besar,” kata Gus Faiz.
Menurutnya, hubungan dan kolaborasi yang baik antara MUI dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi modal penting untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.
Dengan penguatan sinergi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap peran lembaga keagamaan dapat semakin optimal dalam menjaga kerukunan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global yang maju, inklusif, dan berkeadaban.
Catatan: Informasi ini dikutip dari portal resmi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (11/8/2026).
