Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan polemik terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah selesai setelah dilakukan klarifikasi secara langsung di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan Komnas Perempuan untuk memastikan konteks pernyataan Mentan yang sebelumnya menjadi perhatian publik melalui pemberitaan media. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan, klarifikasi diperlukan karena lembaganya memiliki mandat untuk memantau upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan.
“Kedatangan kami, Komnas Perempuan, ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan,” kata Maria.
Setelah berdialog langsung, Maria menyebut persoalan tersebut telah mendapatkan penjelasan dan tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan.
“Hari ini kami sudah mengonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” ujarnya.
Komnas Perempuan Apresiasi Pengarusutamaan Gender
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga memperoleh penjelasan mengenai penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam program dan tata kelola di lingkungan Kementan.
Maria mengatakan, perspektif gender perlu diterapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program.
“Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan,” katanya.
Menurut Maria, keterlibatan perempuan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak menimbulkan ketimpangan gender.
Ia juga menyebut sejumlah posisi struktural di lingkungan Kementan telah diisi perempuan. Hal tersebut dinilai menunjukkan adanya ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian.
Polemik Berawal dari Persoalan Harga Telur
Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan persoalan yang menjadi sumber polemik berawal dari upaya pemerintah menangani keluhan peternak ayam mengenai harga telur.
Pemerintah kemudian mengundang peternak ayam, pengusaha, dan pelaku usaha dari berbagai daerah untuk mencari penyebab persoalan tersebut.
Salah satu temuan berkaitan dengan penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.
“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Amran.
Dalam konteks tersebut, muncul pembahasan mengenai seorang pegawai yang sedang mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi. Amran menegaskan tawaran agar pegawai tersebut bekerja di Kementan tidak dimaksudkan sebagai hukuman ataupun bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ,” tegasnya.
Kementan Tegaskan Prinsip Meritokrasi
Amran menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi dalam pekerjaan. Menurutnya, penilaian terhadap pegawai didasarkan pada kemampuan dan kinerja, bukan jenis kelamin, suku, agama, ataupun asal daerah.
“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.
Amran juga menyambut baik pertemuan dengan Komnas Perempuan. Menurutnya, dialog tersebut dapat menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kerja sama yang menghasilkan program nyata.
“Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama,” katanya.
Kementan dan Komnas Perempuan Dorong Kolaborasi
Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Ke depan, kerja sama tersebut akan diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok yang terdampak bencana.
Amran menyebut sektor pertanian memiliki ruang yang luas untuk memperkuat peran perempuan, mulai dari kegiatan produksi hingga aktivitas ekonomi keluarga.
“Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan pertanian tidak hanya diarahkan untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar,” ujarnya.
Kementan memastikan kolaborasi dengan Komnas Perempuan akan terus dibangun untuk mendorong pembangunan pertanian yang inklusif, memberikan kesempatan yang setara, serta bebas dari diskriminasi.
Catatan: Informasi ini dikutip dari portal resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).
