Peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum evaluasi terhadap perjalanan bangsa sekaligus kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur yang menilai kemerdekaan tidak seharusnya dimaknai sebatas upacara dan perayaan seremonial. Momentum 17 Agustus harus menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana cita-cita kemerdekaan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Pemerintah mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dalam peringatan tahun ini.
Menurut GMNI Jakarta Timur, tema tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemerdekaan, kata mereka, harus tercermin melalui penegakan hukum, demokrasi, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Organisasi tersebut juga menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Pemerintah, menurut GMNI Jakarta Timur, perlu memastikan seluruh kebijakan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan masyarakat.
GMNI Jakarta Timur Sampaikan Tuntutan 08
Dalam momentum HUT ke-81 RI, GMNI Jakarta Timur kembali menyampaikan sejumlah catatan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mereka kemas dalam “Tuntutan 08”.
Angka tersebut dikaitkan dengan nomor yang identik dengan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan tersebut sebelumnya juga disebut telah disampaikan GMNI Jakarta Timur bersama Aliansi Cipayung Merdeka.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan GMNI Jakarta Timur adalah:
Meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meminta keterlibatan militer dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dievaluasi serta mendorong TNI kembali menjalankan tugas sesuai fungsi pertahanan.
Meminta negara menyampaikan permohonan maaf terkait kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan.
Meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan merombak jajaran menteri yang dinilai bermasalah dalam Kabinet Merah Putih.
Meminta pemerintah mengembalikan anggaran pendidikan yang menurut mereka telah dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan perlindungan terhadap perkara yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.
Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
Meminta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap polemik yang melibatkan institusi Polri dan Kejaksaan.
GMNI Minta Pemerintah Serius Menanggapi Tuntutan
Ketua GMNI Jakarta Timur sekaligus Jenderal Lapangan Aliansi Cipayung Merdeka, Jansen Henry Kurniawan, mengatakan tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
Menurut Jansen, kritik yang disampaikan mahasiswa ditujukan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pemerintah.
“Tuntutan 08 ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bangsa Indonesia, terutama sebagai kritik yang membangun terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Jansen.
Ia meminta pemerintah menanggapi tuntutan tersebut secara serius dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan nasional.
Jansen juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga semangat perjuangan dan nilai-nilai demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa.
Sebelumnya, GMNI Jakarta Timur bersama Aliansi Cipayung Merdeka menggelar aksi pada 14 Agustus 2026 di kawasan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat.
Menurut Jansen, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menyebut aksi massa dapat kembali dilakukan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang dinilai memadai.
Peringatan HUT ke-81 RI, bagi GMNI Jakarta Timur, tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi penyelenggaraan negara.
Mereka menilai semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pemerintahan yang demokratis, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan hak masyarakat, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
