Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Irjen Pol (Purn.) Heribertus Dahana Resmiwara atau Herry Dahana, mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk membangun spekulasi mengenai pergantian kekuasaan di luar mekanisme konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Herry menyikapi viralnya potongan video Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan “percepatan” dinamika politik menuju 2029. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 47 detik itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlihat duduk bersebelahan dengan Budi Arie.
Herry menilai pernyataan tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak ditarik menjadi kesimpulan mengenai adanya manuver atau skenario politik tertentu. Namun, menurut dia, pernyataan tersebut juga tidak semestinya diabaikan karena berpotensi memengaruhi persepsi publik.
“Jangan dipelintir, tetapi jangan pula dianggap sepele. Kalau seorang aktor politik menyampaikan istilah ‘percepatan’ dalam konteks dinamika politik sebelum 2029, publik tentu memiliki hak untuk bertanya: percepatan apa, menuju apa, dan melalui mekanisme apa?” tegas Herry.
Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI 2022 itu juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menafsirkan video yang beredar. Menurutnya, cuplikan video dari sebuah forum tidak dapat menjadi dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya suatu skenario politik.
“Dalam negara demokrasi, setiap pernyataan politik boleh dikritisi. Tetapi kritik harus berbasis fakta dan konteks. Jangan sampai seseorang duduk bersebelahan dengan tokoh tertentu kemudian langsung ditarik menjadi bukti adanya kesepakatan atau skenario politik,” ujarnya.
Jangan Biarkan Algoritma Menggantikan Konstitusi
Herry mengatakan dinamika politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Kritik terhadap pemerintah, perubahan konfigurasi politik, maupun pergantian kekuasaan dapat terjadi selama berjalan melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Karena itu, ia mengingatkan agar istilah seperti “percepatan” dan “patahan sejarah” tidak berkembang menjadi narasi yang seolah-olah menempatkan media sosial sebagai penentu keberlangsungan pemerintahan.
“Algoritma media sosial tidak memiliki kewenangan konstitusional. Viral bukan berarti benar dan viral juga bukan berarti memiliki legitimasi politik. Jangan sampai opini digital secara perlahan ditempatkan lebih tinggi daripada hukum dan konstitusi,” kata Herry.
Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat melalui Pemilu 2024. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan harus tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusional.
“Kalau yang dimaksud dengan ‘percepatan’ hanya pembacaan terhadap dinamika politik, silakan dijelaskan secara terbuka. Tetapi kalau istilah itu ditafsirkan sebagai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum masa jabatan berakhir, pertanyaan hukumnya jelas: apa dasar konstitusionalnya dan melalui mekanisme apa?” tegasnya.
Menurut Herry, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan.
“Konstitusi harus menjadi titik berangkat dan titik akhir setiap pembicaraan mengenai kekuasaan. Jangan sampai demokrasi kita bergerak dari ruang konstitusional menuju ruang spekulatif hanya karena sebuah narasi memperoleh jutaan tayangan di media sosial,” ujarnya.
Kehadiran Jokowi Jangan Dijadikan Bukti Skenario
Herry turut menyoroti kehadiran Joko Widodo dalam forum yang videonya beredar. Menurutnya, posisi Jokowi yang terlihat duduk bersebelahan dengan Budi Arie dapat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Namun, ia meminta publik tidak menjadikan kehadiran Jokowi sebagai bukti adanya kesepakatan atau skenario politik tertentu.
“Jokowi hadir dalam forum itu, tetapi kehadiran seseorang tidak serta-merta menjadi bukti bahwa yang bersangkutan menyetujui seluruh pernyataan orang lain. Kita harus membedakan fakta, persepsi, dan kesimpulan politik,” jelasnya.
Herry menilai kemampuan membedakan fakta, persepsi, dan kesimpulan menjadi salah satu tantangan demokrasi di era digital.
“Jangan membuat kesimpulan terlebih dahulu, kemudian mencari pembenaran dari sebuah video. Cara berpikir seperti itu berbahaya bagi demokrasi,” katanya.
Menurut Herry, tokoh politik memiliki hak untuk membaca kemungkinan perubahan situasi politik. Namun, hal tersebut tidak boleh berkembang menjadi narasi bahwa pergantian kekuasaan dapat dilakukan melalui tekanan publik, viralitas media sosial, atau mobilisasi politik yang mengabaikan prosedur konstitusional.
“Politik boleh dinamis, tetapi negara harus tetap memiliki pijakan. Kritik boleh keras, oposisi boleh kritis, masyarakat boleh berbeda pendapat. Tetapi ketika berbicara mengenai pergantian kekuasaan, kita harus kembali kepada konstitusi,” ujarnya.
Gerindra Diminta Fokus Kawal Pemerintahan
Herry juga mengapresiasi sikap Partai Gerindra yang memilih tetap fokus mengawal pemerintahan dan program Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sikap tersebut penting agar dinamika politik tidak berkembang menjadi kegaduhan yang dapat mengganggu konsolidasi nasional.
“Pemerintah harus bekerja, partai politik harus menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan masyarakat harus mengawasi. Jangan semuanya terseret ke dalam spekulasi mengenai siapa akan menggantikan siapa sebelum waktunya,” katanya.
Ia menilai Indonesia membutuhkan konsentrasi untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketahanan pangan dan energi, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Energi bangsa jangan habis untuk membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan yang belum tentu terjadi. Kalau ada persoalan dalam pemerintahan, kritik dan koreksi harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja, bukan membangun ketidakpastian politik,” tegas Herry.
Kritik Tetap Penting, tetapi Harus Berbasis Fakta
Herry menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap Presiden maupun pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, ia meminta kritik dibedakan dari narasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
“Silakan kritik Presiden. Silakan kritik pemerintah. Silakan berbeda pilihan politik. Itu semua bagian dari demokrasi. Tetapi jangan membangun opini seolah-olah pergantian kekuasaan dapat ditentukan oleh tekanan media sosial atau permainan narasi tanpa dasar yang jelas,” katanya.
Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau persoalan konstitusional, Herry meminta semua pihak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.
“Kalau ada pelanggaran, buktikan. Kalau ada persoalan hukum, gunakan mekanisme hukum. Kalau ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, sampaikan secara terbuka. Jangan mengganti argumentasi dengan rumor dan spekulasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari potongan video yang beredar di berbagai platform digital.
“Jangan biarkan TikTok atau platform media sosial lainnya menentukan persepsi kita mengenai masa depan bangsa. Tonton secara utuh, pahami konteksnya, periksa sumbernya, baru mengambil kesimpulan,” kata Herry.
Demokrasi Tidak Ditentukan Viralitas
Herry menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan supremasi konstitusi, bukan viralitas di media sosial.
“Pergantian kekuasaan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi pergantian kekuasaan harus mendapatkan legitimasi rakyat dan berlangsung melalui mekanisme konstitusional. Bukan karena sebuah video menjadi viral, bukan karena sebuah narasi terus diulang di media sosial, dan bukan karena tekanan opini yang sengaja dibangun,” pungkasnya.
Menurut Herry, tantangan demokrasi digital bukan hanya memastikan masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan spekulasi.
“Jangan sampai kita kehilangan kemampuan membedakan keempatnya. Ketika opini diperlakukan sebagai fakta dan viralitas dianggap sebagai legitimasi, pada saat itulah demokrasi mulai kehilangan rasionalitasnya,” tegas Herry.
