Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar, mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia melalui keadilan sosial, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Sujahri saat menghadiri forum Obrolan Teras 13 yang mengangkat tema “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka”.
Dalam forum tersebut, Sujahri menyoroti dua persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah, yakni kesiapan menghadapi bencana dan potensi disintegrasi bangsa.
Menurutnya, penanganan bencana di Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, perlindungan lingkungan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya,” kata Sujahri.
Sujahri juga mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sekitar Rp1,003 triliun dalam RAPBN 2027.
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata,” ujarnya.
Soroti Potensi Disintegrasi
Selain persoalan bencana, Sujahri mengingatkan pemerintah agar serius membaca berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah daerah, termasuk Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan.
Ia menilai persoalan disintegrasi tidak muncul secara tiba-tiba. Ketimpangan pembangunan, rasa ketidakadilan, serta minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat memicu kekecewaan yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.
“Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi,” tegasnya.
Menurut Sujahri, menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya dengan menyerukan persatuan. Persatuan harus dibangun melalui keadilan sosial dan kebijakan yang mampu dirasakan seluruh masyarakat.
Karena itu, ia mendorong semangat “Jaga Indonesia” menjadi agenda bersama, bukan sekadar slogan.
“Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat,” katanya.
Dorong Pemerintah Turun ke Daerah
Sujahri juga mendorong pemerintah melakukan “belanja masalah” dengan turun langsung ke berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar persoalan masyarakat secara langsung sebelum menentukan kebijakan.
“Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT, dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, menjaga Indonesia berarti memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman bencana, lingkungan tetap terjaga, serta tidak ada kelompok masyarakat maupun daerah yang merasa ditinggalkan.
Upaya tersebut, kata Sujahri, penting untuk mencegah berkembangnya kekecewaan sosial yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
Sementara itu, Penanggung Jawab Obrolan Teras 13, Sudi Simarmata, mengatakan forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan sekaligus mendorong lahirnya gagasan konstruktif.
Menurutnya, penguatan mitigasi bencana, keadilan sosial, dan dialog antardaerah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi berbagai tantangan Indonesia ke depan.
