Kementerian Sosial (Kemensos) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data desil apabila status dalam data sosial ekonomi dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemutakhiran dapat dilakukan untuk mengatasi kesalahan pencatatan, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Kesalahan tersebut terjadi ketika masyarakat yang tidak berhak justru tercatat sebagai penerima manfaat atau warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam data.
“Kami mohon masyarakat, kalau menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima, atau masyarakat yang sesungguhnya layak menerima tetapi malah dieksklusi, itu bisa kita perbaiki segera,” ujar Gus Ipul seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026) malam.
Menurut Gus Ipul, masyarakat dapat menyampaikan pengajuan melalui sejumlah saluran yang telah disediakan pemerintah.
Untuk jalur formal, proses dapat dimulai melalui musyawarah di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa dan dinas sosial menggunakan aplikasi SIKS-NG. Sementara itu, masyarakat juga dapat menggunakan saluran partisipatif seperti aplikasi Cek Bansos, pusat layanan, dan WhatsApp Center.
“Salurannya kita buka lewat WA, Command Center, aplikasi Cek Bansos, serta desa-desa melalui aplikasi SIKS-NG. Di sana ada operator data desa dan sekarang juga ada digitalisasi bansos,” jelasnya.
Gus Ipul menegaskan, keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam memastikan data sosial ekonomi semakin akurat.
Setiap laporan yang didukung fakta di lapangan akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemutakhiran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan laporan dan ikut mengawasi akurasi data penerima manfaat.
“Ini tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran. Insyaallah data kita akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
Data Bansos Harus Terus Diperbarui
Gus Ipul menjelaskan pemutakhiran data penting dilakukan karena kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis. Perubahan dapat terjadi setiap hari, mulai dari warga yang meninggal, lahir, berpindah tempat tinggal, menikah, hingga mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Karena itu, data yang digunakan pemerintah harus terus disesuaikan dengan kondisi terbaru agar program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Pemutakhiran ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang berhak,” tegasnya.
Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos bersama pemerintah daerah turut membantu proses pemutakhiran data melalui berbagai saluran yang tersedia.
Gus Ipul mengatakan pengelolaan data secara terintegrasi akan memudahkan pemerintah melakukan konsolidasi sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran program sosial.
“Prinsip yang pertama, pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat,” ujarnya.
Dengan keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, pemutakhiran DTSEN diharapkan dapat memperbaiki kualitas data penerima manfaat sekaligus mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Nah, dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkas Gus Ipul
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (1/9/2026).
