Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Banjarbaru, Kamis (10/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menyampaikan lima arahan strategis untuk mempercepat pemadaman. Ia meminta seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) mengoptimalkan kekuatan darat dan tidak hanya mengandalkan kondisi cuaca.
Satgas Darat Diperkuat
BNPB menilai Satgas Darat menjadi kekuatan utama dalam pemadaman karhutla. Unsurnya meliputi TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Berdasarkan data per 9 September 2026, terdapat 27 firespot dengan estimasi luas terdampak sekitar 132,062 hektare. Pemadaman oleh Satgas Darat mencapai sekitar 18,612 hektare, sedangkan Satgas Udara menangani sekitar 32 hektare.
“Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal,” ujar Suharyanto.
Peralatan Pemadam Diminta Segera Dikerahkan
BNPB juga meminta seluruh peralatan penanganan karhutla yang masih tersimpan di gudang segera dimobilisasi ke lokasi. Armada tangki air, mesin pompa, alat pelindung diri (APD), dan berbagai perlengkapan bantuan harus digunakan untuk mendukung petugas di lapangan.
Suharyanto meminta kebutuhan bahan bakar maupun operasional lainnya segera dilaporkan agar dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Data Hotspot dan Firespot Harus Dipisahkan
Arahan berikutnya berkaitan dengan akurasi data. BNPB meminta pemerintah daerah membedakan hotspot, yaitu indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, dengan firespot atau titik kebakaran yang telah diverifikasi di lapangan.
Berdasarkan pemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan tercatat sekitar 8.019,63 hektare.
BNPB menekankan bahwa publikasi mengenai kejadian karhutla sebaiknya menggunakan data firespot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang telah diverifikasi. Langkah ini diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kepanikan akibat salah menafsirkan data satelit.
Pendinginan Lahan Gambut Diperkuat
Penanganan lahan gambut juga menjadi perhatian khusus. Pemadaman tidak cukup dilakukan pada permukaan, tetapi harus dilanjutkan dengan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
BNPB menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
Suharyanto juga menegaskan bahwa meskipun luas karhutla secara nasional belum mencapai kondisi seperti pada periode El Nino 2015 dan 2023, perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla tetap tinggi.
Data Karhutla Harus Dikuasai hingga Tingkat Daerah
Arahan kelima menyangkut penguatan integrasi data spasial dan laporan harian. BNPB meminta BPBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menguasai data karhutla secara rinci hingga tingkat lokasi.
Wilayah prioritas penanganan tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Laut.
Menurut Suharyanto, data yang akurat dan diperbarui setiap hari akan membantu pemerintah menentukan prioritas serta mengerahkan personel dan peralatan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik,” tegas Suharyanto.
BNPB berharap penguatan operasi darat dan udara, penggunaan data yang akurat, serta koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Jumat (11/9/2026).
