Amnesty International Indonesia menyoroti sejumlah laporan gangguan kesehatan yang dialami peserta didik setelah menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk kasus yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan perlindungan anak.
Menurut Amnesty, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin negara dalam pelaksanaan setiap kebijakan publik, termasuk program MBG.
“Persoalan ini tidak lagi cukup dipandang sebagai masalah teknis distribusi makanan, melainkan bentuk kegagalan negara dalam melindungi hak anak,” tegas Usman Hamid di Jakarta.
Amnesty Dorong Penghentian Sementara MBG
Usman mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Ia juga meminta penyaluran program tersebut dihentikan sementara hingga aspek keamanan pangan dan pengawasannya dapat dipastikan.
“Pemerintah harus menghentikan pelaksanaan MBG dan mengusut tuntas rangkaian kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah,” ujarnya.
Amnesty menilai evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap distribusi makanan. Pemerintah juga perlu memastikan standar keamanan pangan, kualitas bahan dan menu, serta sistem pengawasan dalam seluruh rantai pasok berjalan dengan baik.
Tiga Langkah yang Didorong Amnesty
Amnesty International Indonesia menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan peserta didik.
Pertama, evaluasi dan penghentian sementara. Pemerintah didorong menghentikan sementara penyaluran MBG sampai dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan, kelayakan rantai pasok, dan pengawasan kualitas makanan.
Kedua, penegakan hukum dan akuntabilitas. Aparat penegak hukum diminta mengusut dugaan kelalaian dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Ketiga, penanganan korban. Pemerintah diminta memastikan seluruh siswa yang terdampak memperoleh penanganan medis dan pemulihan kesehatan secara maksimal hingga tuntas.
Amnesty berharap evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola MBG, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan perlindungan anak.
Menurut Amnesty, pelaksanaan program pemerintah harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat. Dalam konteks MBG, keselamatan peserta didik dinilai harus menjadi prioritas utama.
