Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung industri bioetanol nasional. Program tersebut akan memanfaatkan tiga komoditas utama, yakni tebu, singkong, dan jagung.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan bioetanol harus dimulai dari ketersediaan bahan baku. Karena itu, pemerintah akan membangun kawasan pertanian dalam skala besar yang terhubung dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran setelah memimpin rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tebu Jadi Salah Satu Prioritas
Kementan akan menyesuaikan pengembangan komoditas dengan potensi masing-masing daerah. Tebu menjadi salah satu bahan baku utama, sedangkan singkong dan jagung dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan serta produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” kata Amran.
Untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala besar. Kementan menyebut kebutuhan pengembangan areal tebu dapat mencapai sekitar 700 ribu hingga 1 juta hektare, dengan penyesuaian berdasarkan kesesuaian lahan dan produktivitas.
Menurut Amran, kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor penting untuk menarik investasi pembangunan industri bioetanol. Pemerintah akan lebih dahulu melakukan konsolidasi kawasan sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif.
Libatkan BUMN dan Swasta
Pembiayaan industri bioetanol direncanakan melibatkan BUMN dan pihak swasta. Pemerintah akan berperan dalam menyiapkan kawasan, sedangkan investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ujar Amran.
Pemerintah juga mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan bioetanol.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang tidak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegasnya.
Jagung Mulai Dikembangkan
Pada tahap awal, Kementan akan mendorong pengembangan jagung melalui proyek percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Dukungan awal dapat diberikan pada lahan sekitar 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten.
Daerah dengan hasil produksi yang baik berpeluang memperoleh tambahan luas lahan hingga 1.500 hektare.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelas Amran.
Kementan juga menyiapkan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan.
Pemerintah Tekankan Aspek Lingkungan
Dalam penyiapan lahan, pemerintah menyatakan akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas.
Kementan juga menegaskan pengembangan bioetanol harus memperhatikan aspek lingkungan. Berbagai sumber lahan akan dikaji, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri, tanaman pangan, maupun lahan yang telah dilepaskan.
Pelepasan kawasan hutan disebut menjadi pilihan terakhir.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” kata Amran.
Ditargetkan Dorong Lapangan Kerja
Menurut Amran, pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan produksi bahan bakar alternatif. Program tersebut juga diarahkan membangun rantai ekonomi dari sektor pertanian hingga industri pengolahan.
Mulai dari budidaya komoditas, pengolahan hasil pertanian, pembangunan pabrik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat akan terhubung dalam satu ekosistem.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” ujarnya.
Kementan juga menyiapkan peningkatan penggunaan etanol dalam bahan bakar secara bertahap, seiring kesiapan bahan baku dan industri.
Amran menyebut pemerintah memperkirakan penerapan E5, E10, dan E20 pada 2029. Jika pengembangan berjalan sesuai rencana, peningkatan hingga E40 diperkirakan dapat diarahkan pada 2030 atau 2031.
Libatkan 44 Bupati
Untuk mempercepat program, Kementan melibatkan 44 bupati dalam konsolidasi pengembangan kawasan bioetanol.
Pemerintah daerah diminta memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah untuk menjadi bagian dari rantai pasok bioetanol nasional.
Kementan menilai pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian energi dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkas Amran.
Sumber: pertanian.go.id
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (21/9/2026).
