Kasus tawuran pelajar yang digagalkan Tim Jaguar Perintis Presisi Polres Metro Depok di Kecamatan Beji menjadi perhatian serius. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sembilan pemuda dan pelajar serta menyita sejumlah barang bukti berupa dua bilah celurit berukuran besar, satu botol berisi bahan bakar yang diduga sebagai bom molotov, dan empat unit telepon genggam.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena penggunaan senjata tajam dan dugaan bom molotov menunjukkan meningkatnya risiko keselamatan dalam aksi tawuran.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya perlindungan anak di Kota Depok yang telah meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nindya pada 2025.
Sebagai warga Depok, jurnalis senior sekaligus akademisi bidang komunikasi, Dr. Muhammad Darwinsyah, menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara penghargaan yang diraih pemerintah daerah dan tantangan perlindungan anak di lingkungan masyarakat.
Ia juga menyoroti data yang menyebutkan terdapat 36 kasus kekerasan terhadap anak hingga April 2026. Sementara itu, penemuan celurit dan dugaan bom molotov dalam kasus tawuran di Beji pada Oktober 2026 menjadi peringatan bahwa persoalan keamanan dan perilaku remaja membutuhkan penanganan lebih serius.
“Piala Kota Layak Anak masih berhenti di lobi Balai Kota, belum sampai ke meja makan keluarga di Kota Depok,” menjadi kritik yang disampaikan Darwinsyah terhadap upaya perlindungan anak yang dinilainya belum cukup menyentuh lingkungan keluarga.
Pengaruh Media Sosial dan Lingkungan terhadap Perilaku Pelajar
Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, Darwinsyah menyoroti pentingnya hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi dalam membentuk perilaku anak.
Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui materi pelajaran di sekolah. Lingkungan pergaulan, keluarga, dan media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap cara pelajar memahami kekerasan dan membangun identitas diri.
Ia menilai sebagian konten media sosial yang menampilkan aksi tawuran berpotensi membentuk anggapan keliru bahwa kekerasan dapat mendatangkan popularitas dan pengakuan dari kelompok sebaya.
Darwinsyah juga mengamati adanya unggahan pelajar di media sosial yang memperlihatkan aksi tawuran menggunakan celurit, golok, dan senjata tajam lainnya. Fenomena tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah.
Ia menilai kemunculan dugaan bom molotov dalam kasus tawuran di Beji merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka akibat senjata tajam, tetapi juga ancaman kebakaran dan cedera serius bagi pelaku maupun masyarakat sekitar.
Karena itu, persoalan tawuran tidak cukup dipandang sebagai kenakalan remaja. Diperlukan pendekatan yang melibatkan pendidikan, keluarga, pengawasan lingkungan, serta penegakan hukum.
Tiga Langkah untuk Memperkuat Perlindungan Anak
Darwinsyah mengusulkan tiga langkah yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat pelaksanaan program Kota Layak Anak.
1. Memperkuat Komunikasi antara Orang Tua dan Anak
Menurutnya, pembangunan fasilitas ramah anak perlu diimbangi dengan penguatan hubungan dalam keluarga. Orang tua perlu menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan anak, memahami pergaulan mereka, serta mengetahui aktivitas digital yang dilakukan.
Salah satu gagasan yang diusulkan adalah program “Meja Makan Tanpa Gawai 30 Menit”. Program tersebut mendorong keluarga meluangkan waktu tanpa telepon genggam untuk berbincang dan membangun kedekatan.
2. Mengembangkan Edukasi Antitawuran dengan Melibatkan Aparat
Darwinsyah juga mengusulkan keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam edukasi pencegahan tawuran di sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Materi edukasi tidak cukup hanya berupa ceramah tentang akhlak dan kedisiplinan. Pelajar perlu mendapatkan pemahaman mengenai bahaya senjata tajam, risiko kebakaran akibat bahan mudah terbakar, dampak medis, serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.
Pendekatan edukatif dan dialogis dinilai lebih tepat agar pelajar memahami dampak perbuatannya tanpa harus terpapar atau mempraktikkan penggunaan senjata berbahaya.
3. Membangun Sistem Peringatan Dini Berbasis RT dan RW
Menurut Darwinsyah, komunikasi antarpelajar melalui pesan langsung atau direct message di media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengatur pertemuan tawuran.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan sistem kewaspadaan digital yang melibatkan orang tua, pengurus RT/RW, sekolah, dan aparat setempat.
Sistem tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi rencana tawuran dan mencegah terjadinya bentrokan. Namun, pengawasan harus tetap menghormati privasi anak serta dilakukan melalui mekanisme yang bertanggung jawab, bukan dengan menyebarkan data pribadi atau melakukan persekusi.
Predikat Kota Layak Anak Harus Terasa di Lingkungan Keluarga
Darwinsyah menilai penanganan tawuran tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Penindakan terhadap pelaku memang diperlukan, tetapi upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten agar kasus serupa tidak terus berulang.
Menurutnya, keluarga, sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat keamanan perlu membangun kerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Predikat Kota Layak Anak, lanjutnya, seharusnya tidak hanya tercermin dari penghargaan atau ketersediaan fasilitas publik. Perlindungan anak juga harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga ruang digital.
Ia menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya peran orang tua dalam membangun komunikasi dengan anak.
“Kota Layak Anak tidak dibangun dengan piala. Ia dibangun dengan keberanian seorang ayah di Kota Depok untuk berkata pada anaknya jam 10 malam: ‘HP-nya taruh di ruang tamu, kita ngobrol dulu.’”
Oleh: Dr. Muhammad Darwinsyah
Jurnalis senior, dosen komunikasi, dan Doktor Manajemen Pendidikan Islam.
