Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai Senin, 2 November 2026. Kebijakan ini diambil karena ribuan dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan keputusan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, terdapat 6.097 SPPG yang belum menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin.
“Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026,” ujar Ketut.
Ribuan Dapur MBG Tersebar di Tiga Wilayah
Jumlah SPPG yang dikenai sanksi tersebar di tiga wilayah operasional. Wilayah II yang mencakup Jawa, Bali, dan Madura mencatat jumlah terbanyak.
Berikut rinciannya:
- Wilayah I (Sumatera): 1.801 SPPG.
- Wilayah II (Jawa, Bali, dan Madura): 2.616 SPPG.
- Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua): 1.680 SPPG.
Sebaran tersebut menunjukkan kebijakan suspend berpotensi memengaruhi layanan MBG di berbagai daerah, terutama apabila dapur yang terkena sanksi belum dapat segera memenuhi kewajiban administrasi.
Distribusi Makanan ke Sekolah Berpotensi Terganggu
Penghentian sementara operasional SPPG berpotensi memengaruhi penyaluran makanan kepada sekolah dan kelompok penerima manfaat yang selama ini dilayani dapur tersebut.
Sekolah yang bergantung pada SPPG terdampak perlu memperoleh kepastian mengenai kelanjutan distribusi makanan. Jika belum ada pengaturan layanan pengganti, jadwal penyaluran MBG di sejumlah wilayah berpotensi mengalami perubahan selama masa penangguhan.
Meski demikian, belum tersedia data resmi mengenai jumlah sekolah, siswa, maupun penerima manfaat lain yang akan mengalami dampak langsung dari kebijakan tersebut. Karena itu, besaran gangguan distribusi masih perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN dan pihak terkait.
SPPG Bisa Kembali Beroperasi Setelah Laporan Diverifikasi
BGN memberikan kesempatan kepada SPPG yang terkena sanksi untuk kembali beroperasi setelah memenuhi kewajiban pelaporan.
Pengelola wajib menyusun dan menyampaikan LPDH sesuai ketentuan. Setelah laporan diterima, BGN akan melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan format dan kesesuaian substansinya.
Apabila laporan dinyatakan benar dan memenuhi persyaratan, status suspend dapat dicabut sehingga SPPG bersangkutan bisa kembali menjalankan pelayanan.
Selama masa penangguhan, SPPG yang dikenai sanksi tidak menerima insentif.
Ketut menegaskan, kewajiban menyampaikan LPDH bukan sekadar urusan administrasi. Laporan tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, sekaligus instrumen untuk memantau kebutuhan dana dan mengevaluasi pelaksanaan program.
Melalui kebijakan ini, BGN mendorong seluruh pengelola SPPG meningkatkan kedisiplinan pelaporan dan transparansi penggunaan dana. Di sisi lain, kepastian kelanjutan distribusi makanan bagi penerima manfaat juga menjadi hal penting agar pembenahan tata kelola tidak menimbulkan kekosongan layanan MBG di sekolah maupun wilayah sasaran.
Sumber: ANTARA – Pemberitaan mengenai penangguhan 6.097 SPPG oleh BGN. Badan Gizi Nasional (BGN) – Keterangan resmi terkait kebijakan suspend dan pengawasan SPPG.
