Di tengah perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dar Edi Yoga, salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi sekaligus praktisi media, mengusulkan nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai figur alternatif Wakil Presiden Republik Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026). Yoga menilai pembahasan mengenai kepemimpinan nasional perlu membuka ruang bagi tokoh profesional yang memiliki pengalaman pengabdian di luar jalur politik praktis.
Menurut Yoga, Indonesia membutuhkan pemimpin dengan integritas, kapasitas, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan negara.
Ia menilai Terawan layak dipertimbangkan karena memiliki pengalaman panjang di bidang kedokteran dan pemerintahan. Terawan dikenal sebagai dokter spesialis radiologi, pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto, serta Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bagi Yoga, pengalaman tersebut menjadi salah satu modal yang patut diperhitungkan dalam diskusi mengenai figur pemimpin nasional.
“Indonesia membutuhkan figur yang memiliki jiwa Merah Putih, berani mengabdi, dan tidak tersandera kepentingan politik praktis. Jangan sampai pembicaraan mengenai masa depan bangsa hanya berputar di antara nama-nama yang itu-itu saja,” demikian gagasan yang disampaikan Yoga.
Terawan Dinilai Bisa Menjadi Alternatif Figur Politik
Yoga menilai perbincangan mengenai calon pengganti Gibran selama ini banyak diisi nama-nama yang memiliki latar belakang dan jaringan politik kuat.
Sejumlah tokoh yang kerap disebut dalam diskusi publik antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sufmi Dasco Ahmad.
Di tengah munculnya berbagai nama tersebut, Yoga menawarkan perspektif lain dengan mengajukan Terawan sebagai figur profesional yang memiliki pengalaman di bidang kesehatan, militer, dan pemerintahan.
Menurutnya, pembahasan mengenai kepemimpinan nasional tidak semestinya terbatas pada tokoh partai politik. Figur dari kalangan profesional juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi publik.
Meski demikian, usulan Terawan tersebut merupakan gagasan pribadi Dar Edi Yoga dan belum menjadi pencalonan resmi.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Kembali Jadi Sorotan
Wacana mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Perkembangan berikutnya terjadi melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan permohonan kasasi terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Kedua putusan tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai persyaratan pendidikan, tanggung jawab lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Meski demikian, konsekuensi hukum dari pembatalan dokumen pendidikan dan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden merupakan dua persoalan yang berbeda.
Mekanisme Pergantian Wakil Presiden Diatur Konstitusi
Pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan publik atau munculnya nama alternatif dalam perbincangan politik.
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai tahapan serta persyaratan konstitusional.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, nama Terawan yang diusulkan Dar Edi Yoga masih sebatas gagasan untuk memperkaya diskusi publik. Usulan tersebut tidak serta-merta menjadi bagian dari proses resmi pergantian Wakil Presiden.
Yoga berharap perbincangan mengenai kepemimpinan nasional tidak hanya berfokus pada nama dan persaingan politik, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang membutuhkan tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara.
Sumber: Pernyataan Dar Edi Yoga dan dokumen putusan MK serta MA.
