Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPP BARA JP) mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memperlihatkan dokumen ijazah pendidikannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Dokumen yang diperlihatkan mencakup ijazah dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Umum DPP BARA JP, Willem Frans Ansanay, menilai kehadiran Jokowi dalam persidangan menunjukkan sikap terbuka sekaligus penghormatan terhadap proses hukum dalam menyelesaikan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Kehadiran Bapak Joko Widodo dalam persidangan dan kesediaan beliau memperlihatkan dokumen pendidikannya merupakan bentuk keterbukaan kepada publik. BARA JP menghargai langkah tersebut sebagai komitmen untuk menjawab polemik melalui mekanisme hukum, bukan melalui pertentangan opini yang tidak berkesudahan,” ujar Willem dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Menurut Willem, seluruh pihak perlu memberikan ruang kepada pengadilan untuk memeriksa fakta, dokumen, dan keterangan yang diajukan dalam persidangan. Penilaian terhadap kekuatan alat bukti dan konsekuensi hukumnya merupakan kewenangan majelis hakim.
BARA JP juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik merupakan hak setiap warga negara. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak mengabaikan hak orang lain dan ketentuan hukum.
Organisasi tersebut meminta masyarakat menghindari penyebaran tuduhan yang belum terbukti dan mengutamakan informasi yang dapat diverifikasi.
BARA JP Tanggapi Dugaan Operasi Politik
Sekretaris Jenderal DPP BARA JP, Boy Nababan, turut menanggapi pernyataan Jokowi mengenai dugaan operasi politik di balik polemik ijazah yang juga menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Boy meminta dugaan tersebut disikapi secara objektif dan tidak dijadikan kesimpulan sebelum didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai perbedaan kepentingan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Meski demikian, persaingan politik seharusnya tetap mengedepankan etika dan tidak digunakan untuk merusak kehormatan pribadi maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Boy juga mengajak masyarakat menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Empat Sikap Resmi BARA JP
Dalam menyikapi perkembangan polemik ijazah Jokowi, DPP BARA JP menyampaikan empat sikap organisasi.
Pertama, mengapresiasi kehadiran Jokowi dalam persidangan serta kesediaannya memperlihatkan dokumen ijazah pendidikan.
Kedua, mendukung proses hukum yang independen, transparan, dan berkeadilan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta melindungi hak seluruh pihak yang berperkara.
Ketiga, mengajak masyarakat menghindari tuduhan yang belum terbukti, provokasi, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Keempat, mengajak seluruh kekuatan politik menjaga persatuan nasional, mendukung stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta mengutamakan kepentingan rakyat.
BARA JP menilai penyelesaian polemik melalui mekanisme hukum penting agar perbedaan pandangan tidak terus berkembang menjadi pertentangan di tengah masyarakat.
“Jangan biarkan energi bangsa terus terkuras oleh polemik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Indonesia membutuhkan persatuan, kepastian hukum, dan kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat,” demikian pernyataan DPP BARA JP.
Organisasi tersebut menyatakan akan terus mendorong penguatan demokrasi konstitusional, penghormatan terhadap lembaga peradilan, dan kehidupan politik yang sehat.
