Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPP IKAL-Lemhannas) menyampaikan keprihatinan atas pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri beserta sejumlah staf.
Dalam pernyataan sikap bertajuk “Menjaga Ketenangan, Mengawal Kebenaran dan Keadilan”, IKAL-Lemhannas menilai dugaan penyadapan tersebut perlu ditangani secara serius karena menyangkut keamanan negara, stabilitas nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Dalam pemberitaan yang menjadi perhatian publik, dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Republik Indonesia, pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Praktik tersebut diduga berlangsung sejak pihak yang bersangkutan masih menjabat hingga periode 2025–2026.
IKAL-Lemhannas menegaskan bahwa apabila penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara terbukti terjadi, perbuatan tersebut merupakan persoalan hukum serius yang harus dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, organisasi ini mengingatkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak untuk memperoleh keadilan harus tetap dihormati.
IKAL-Lemhannas Minta Penyidikan Dilakukan Menyeluruh
IKAL-Lemhannas mendorong aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan mencakup latar belakang dugaan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, motif, tujuan, hingga dampak yang ditimbulkan.
Organisasi tersebut juga meminta penyidik memastikan apakah terdapat kepentingan tertentu di balik dugaan praktik penyadapan ilegal yang berpotensi merugikan kepentingan negara.
Hasil penyidikan diharapkan menjadi dasar penegakan hukum sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan agar penyalahgunaan kewenangan serupa tidak terulang.
IKAL-Lemhannas turut menegaskan bahwa apabila ada anggotanya yang terbukti terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, organisasi akan mencabut status keanggotaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan Teknologi Penyadapan Perlu Diperketat
Selain mendorong penegakan hukum, IKAL-Lemhannas meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara.
Menurut organisasi tersebut, penggunaan teknologi penyadapan harus mengikuti prosedur hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh pejabat maupun mantan pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
IKAL-Lemhannas juga menyoroti pentingnya pembatasan kekuasaan negara melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Langkah tersebut diperlukan agar kewenangan yang diberikan tidak membuka ruang bagi penyimpangan.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang dan Mengawal Proses Hukum
Dalam pernyataannya, IKAL-Lemhannas mengajak masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada tim kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menangani perkara tersebut secara profesional, independen, dan kredibel.
Organisasi itu meminta masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada proses hukum, sekaligus tetap menjalankan pengawasan secara bertanggung jawab.
IKAL-Lemhannas menilai penyidik perlu mendapat waktu yang memadai untuk memeriksa bukti dan mengungkap fakta. Di sisi lain, proses penanganan perkara harus didukung pengamanan barang bukti, perlindungan saksi, serta pemeriksaan yang bebas dari intervensi.
Penyampaian perkembangan perkara secara berkala juga dinilai penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
IKAL-Lemhannas mengajak masyarakat menjaga persatuan, tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, serta tetap waspada dalam menyikapi perkembangan informasi.
Organisasi tersebut berharap penanganan perkara ini dapat memperkuat prinsip negara hukum, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga ketahanan nasional.
“Jangan lelah mencintai Indonesia berdasarkan Pancasila,” demikian pesan penutup dalam pernyataan sikap DPP IKAL-Lemhannas.
