Oleh: Rano Anandewa
Aktivis dan Pegiat Kebangsaan
Indonesia sesungguhnya tidak pernah kekurangan kekayaan alam. Tanahnya menyimpan mineral, lautnya menyimpan energi, hutannya menyimpan sumber daya, dan perut buminya mengandung berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia. Namun, ada satu persoalan klasik yang terus menghantui perjalanan ekonomi bangsa: siapa yang paling banyak menikmati kekayaan tersebut?
Selama puluhan tahun, Indonesia kerap berada pada posisi sebagai pemilik sumber daya, tetapi belum sepenuhnya menjadi pemain utama dalam penguasaan modal, teknologi, industri, dan rantai nilai ekonominya. Kekayaan alam dieksploitasi di dalam negeri, tetapi keuntungan strategisnya tidak selalu kembali secara optimal kepada kepentingan nasional.
Dalam konteks inilah, langkah Tiran Group masuk ke PT Bayan Resources Tbk dengan mengambil sekitar 2 persen saham perusahaan tambang batu bara tersebut menarik untuk dicermati.
Bagi sebagian orang, angka 2 persen mungkin terlihat kecil. Tidak cukup besar untuk menentukan arah perusahaan, apalagi mengendalikan keputusan korporasi. Tetapi membaca sebuah investasi hanya dari besaran persentase saham tentu terlalu sederhana. Dalam dunia bisnis, kepemilikan saham juga bisa menjadi pintu masuk untuk membangun posisi strategis, memperluas jaringan, membaca peluang, dan menyiapkan ekspansi jangka panjang.
Pertanyaannya kemudian, mengapa Tiran Group mengambil langkah tersebut?
Apakah semata-mata keputusan bisnis biasa, atau ada kalkulasi ekonomi yang lebih besar di baliknya?
Untuk memahami langkah ini, kita perlu melihat siapa sosok di balik Tiran Group. Nama Andi Amran Sulaiman bukanlah nama baru dalam dunia usaha. Jauh sebelum memasuki pemerintahan, ia telah membangun bisnis dan mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, dunia usaha bukan sesuatu yang baru baginya.
Pengalaman sebagai pengusaha membentuk cara pandang bahwa kekuatan ekonomi tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah. Harus ada keberanian pengusaha nasional untuk masuk ke sektor-sektor strategis yang selama ini didominasi kekuatan modal besar, termasuk modal asing.
Di sinilah nasionalisme ekonomi menemukan relevansinya.
Nasionalisme tidak cukup diteriakkan melalui pidato, slogan, atau seremoni kebangsaan. Nasionalisme ekonomi harus diterjemahkan menjadi keberanian mengambil risiko, membangun industri, menguasai teknologi, memperkuat modal nasional, dan memastikan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi bangsa sendiri.
Kita tentu tidak sedang berbicara tentang menutup pintu bagi investasi asing. Indonesia tetap membutuhkan modal, teknologi, dan kemitraan global. Namun, kemitraan yang sehat seharusnya menempatkan perusahaan nasional sebagai pemain yang memiliki kapasitas dan posisi tawar kuat, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.
Karena itu, masuknya Tiran Group ke Bayan patut dibaca dalam konteks yang lebih luas.
Apalagi, langkah tersebut berlangsung ketika Tiran Group juga memperlihatkan ekspansi investasi di sektor lain. Pada Oktober 2026, Tiran Group bersama Conch Investment Holdings (Hongkong) Ltd mengumumkan investasi sekitar Rp15 triliun untuk pengembangan industri bahan anoda baterai litium, kemasan plastik, pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga sampah.
Ini bukan sekadar cerita tentang perusahaan yang membeli saham atau menanamkan modal. Ada gambaran mengenai upaya membangun portofolio bisnis yang bersentuhan dengan sektor-sektor strategis, mulai dari pertambangan, energi, hingga industri pengolahan.
Jika dicermati, arah investasi tersebut memiliki satu benang merah: memperkuat basis industri dan kapasitas ekonomi nasional.
Indonesia tidak boleh selamanya puas menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus bergerak menuju penguasaan industri pengolahan, teknologi, dan produk bernilai tambah tinggi. Hilirisasi bukan sekadar memindahkan lokasi pengolahan dari luar negeri ke dalam negeri, melainkan memastikan semakin banyak nilai ekonomi, kesempatan kerja, dan kemampuan teknologi tumbuh di Indonesia.
Namun, ada satu hal yang juga tidak boleh diabaikan.
Besarnya kepemilikan saham bukan satu-satunya ukuran keberhasilan nasionalisme ekonomi. Yang lebih penting adalah apa kontribusi nyata investasi tersebut bagi perekonomian Indonesia. Apakah menciptakan lapangan kerja? Apakah memperkuat industri nasional? Apakah membuka ruang bagi pengusaha lokal? Apakah menghadirkan transfer teknologi? Dan apakah memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat?
Di sinilah investasi harus diuji, bukan sekadar dipuji.
Khusus terkait kepemilikan saham Bayan, publik juga berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai struktur kepemilikan, tujuan investasi, serta tata kelola bisnisnya. Terlebih, Andi Amran Sulaiman saat ini mengemban jabatan publik sebagai Menteri Pertanian. Pemisahan yang tegas antara kepentingan bisnis pribadi dan tanggung jawab sebagai pejabat negara merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.
Nasionalisme ekonomi justru harus berdiri di atas transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai semangat memperkuat pengusaha nasional justru menimbulkan ruang tafsir mengenai konflik kepentingan. Kepercayaan publik adalah modal yang tidak kalah penting dibandingkan modal finansial.
Tetapi satu hal patut digarisbawahi: pengusaha nasional harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berinvestasi, dan mengambil bagian dalam pengelolaan kekayaan ekonomi bangsa selama dijalankan sesuai aturan.
Jangan sampai ketika modal asing masuk dan menguasai sektor strategis, kita menyebutnya sebagai investasi. Tetapi ketika pengusaha nasional melakukan hal serupa, justru muncul kecurigaan sebelum melihat substansi dan proses bisnisnya.
Tentu, setiap investasi harus diperiksa secara objektif. Tidak boleh ada keistimewaan hanya karena pemiliknya memiliki jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Namun, juga tidak adil jika setiap langkah pengusaha nasional langsung dicurigai tanpa melihat fakta dan tujuan bisnisnya.
Indonesia membutuhkan lebih banyak pengusaha nasional yang berani mengambil risiko. Kita membutuhkan pelaku usaha yang tidak hanya nyaman bermain di sektor perdagangan, tetapi juga berani masuk ke pertambangan, energi, manufaktur, teknologi, dan industri masa depan.
Sebab, kemandirian ekonomi tidak akan lahir hanya dari kebijakan pemerintah. Ia membutuhkan ekosistem yang kuat: negara yang hadir sebagai regulator, pengusaha yang berani berinvestasi, tenaga kerja yang kompeten, serta masyarakat yang menikmati hasil pembangunan.
Pada akhirnya, angka 2 persen saham Tiran Group di Bayan mungkin bukan angka yang menentukan peta kekuatan industri pertambangan Indonesia hari ini. Namun, langkah tersebut bisa menjadi bagian dari cerita yang lebih besar tentang bagaimana pengusaha nasional berusaha mengambil posisi dalam percaturan ekonomi strategis.
Dimensi lain yang memperlihatkan karakter Andi Amran Sulaiman adalah jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap kehidupan masyarakat. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha dan pejabat negara, Amran juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap kegiatan keagamaan dan sosial. Salah satu wujud nyatanya adalah komitmen membangun masjid dengan nilai investasi mencapai Rp1 triliun. Pembangunan masjid tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan cerminan bahwa keberhasilan ekonomi harus memiliki dimensi kemanusiaan dan spiritual. Bagi Amran, kekayaan dan kekuatan ekonomi tidak semestinya hanya berhenti pada akumulasi aset, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Semangat inilah yang memperlihatkan bahwa nasionalisme ekonomi yang ia bangun tidak hanya berbicara tentang penguasaan aset strategis bangsa, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi kehidupan umat.
Yang perlu kita kawal bukan semata-mata siapa membeli saham siapa. Lebih jauh dari itu, bagaimana investasi tersebut berkontribusi terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Sebab, merah putih dalam ekonomi bukan sekadar siapa yang memasang bendera di depan kantornya. Merah putih harus tercermin dari keberanian membangun industri di dalam negeri, menciptakan pekerjaan bagi rakyat, mengembangkan teknologi, memperkuat pengusaha nasional, dan memastikan kekayaan alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi negeri yang kaya sumber daya alam, tetapi miskin penguasaan ekonomi. Kita harus berani menjadi pemilik masa depan ekonomi sendiri.
Dan mungkin, di situlah makna paling penting dari setiap langkah investasi nasional: bukan sekadar membesarkan perusahaan, melainkan ikut membesarkan Indonesia.
