Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026). MPR selanjutnya menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.26 WIB.
Dalam pertemuan bersama pimpinan MPR, Gibran menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri. Dalam surat tersebut, Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik mengenai keputusannya.
Keputusan itu disebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
MPR Siapkan Empat Agenda Pembahasan
Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Hasil rapat menyepakati pelaksanaan Rapat Gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.
Menurut Ahmad Muzani, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut.
Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Presiden Diminta Mengajukan Dua Nama Calon
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden juga mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dua nama calon tersebut berasal dari usulan Presiden setelah mempertimbangkan mekanisme yang berlaku.
Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon pengganti.
Sementara itu, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, tahapan selanjutnya bergantung pada hasil rapat gabungan, penerbitan surat kepada Presiden, serta proses verifikasi calon yang diusulkan.
Proses Pengisian Jabatan Masih Berlangsung
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional karena jabatan Wakil Presiden harus segera diisi melalui mekanisme konstitusional.
MPR menegaskan akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga Jumat pagi (13/11/2026), agenda yang telah diumumkan adalah pelaksanaan Rapat Gabungan MPR pada pukul 14.00 WIB. Keputusan mengenai jadwal sidang paripurna dan tahapan berikutnya masih menunggu hasil pembahasan.
Perkembangan rapat tersebut menjadi perhatian publik karena akan menentukan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
Sumber Berita:
1. https://mpr.go.id/berita/mpr-ri-terima-surat-pengunduran-diri-gibran-rakabuming-raka
2. https://www.antaranews.com/berita/5848643/mpr-tindak-lanjuti-surat-pengunduran-diri-gibran
3. https://m.antaranews.com/amp/berita/5849031/mpr-gelar-rapat-gabungan-bahas-pengisian-jabatan-wapres-besok
