Perselisihan pembayaran kerja sama produksi program televisi antara Garuda TV dan rumah produksi PT Spora Cipta Paramedia (Spora Comm) belum menemukan titik temu. Spora Comm melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi dan menuntut pembayaran sebesar Rp272.727.000 atas produksi enam program televisi yang diklaim telah diselesaikan dan ditayangkan sejak April 2025.
Kuasa hukum Spora Comm dari Kantor Hukum Toto Ruhanto & Partner, Ruhanto Sarip Hidayat, S.H., mempertanyakan belum dibayarkannya pekerjaan yang menurut kliennya telah selesai, bahkan sejumlah program disebut telah ditayangkan ulang.
Ruhanto menjelaskan, kerja sama produksi tersebut berjalan berdasarkan komunikasi dan permintaan dari pihak Garuda TV. Karena itu, menurutnya, belum diterbitkannya Purchase Order (PO) tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pembayaran.
Enam program yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Misteri Hidup, Kriminal +62, Anak Ajaib, Makan Murah, Orang Baik, dan The Power of Netizen.
Menurut Ruhanto, persoalan bermula dari kelanjutan kerja sama produksi pada Maret 2025. Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang dimiliki kliennya, perwakilan bagian programming sekaligus eksekutif produser Garuda TV, Radityo Dendi Adinegoro, disebut meminta produksi tetap berjalan meskipun PO belum diterbitkan.
Dalam komunikasi tertanggal 27 Maret 2025, Radityo disebut menyampaikan bahwa pekerjaan dapat dimulai berdasarkan kesepakatan kedua pihak, sedangkan dokumen PO akan menyusul.
“Artinya, sejak awal pihak Garuda TV mengetahui bahwa PO belum diterbitkan. Bahkan, ada penjelasan bahwa produksi dapat berjalan terlebih dahulu. Namun, ketika pembayaran ditagih, ketiadaan PO justru dipersoalkan,” ujar Ruhanto.
Kuasa Hukum Sebut Direktur Garuda TV Pernah Menyatakan Kesediaan Membayar
Ruhanto juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah berkomunikasi langsung dengan Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari, untuk membahas penyelesaian tagihan tersebut.
Menurutnya, dalam rekaman pembicaraan yang dimiliki kliennya, Fahmi disebut menyampaikan kesediaan untuk menyelesaikan pembayaran. Sementara itu, persoalan PO disebut berkaitan dengan administrasi internal perusahaan.
“Kami memiliki bukti komunikasi yang menurut penilaian kami menunjukkan adanya komitmen penyelesaian pembayaran dari pimpinan Garuda TV. Karena itu, kami meminta komitmen tersebut direalisasikan,” katanya.
Upaya penyelesaian juga telah dilakukan melalui dua kali pertemuan antara kuasa hukum Spora Comm dan kuasa hukum Garuda TV.
Dalam pertemuan pertama, pihak Garuda TV disebut mempertanyakan perbedaan jumlah dua episode produksi. Namun, Spora Comm membantah adanya persoalan tersebut dan mengaku memiliki bukti mengenai jumlah episode yang telah dikerjakan.
Pada pertemuan kedua, menurut Ruhanto, pihak Garuda TV menolak membayar seluruh tagihan dengan alasan belum adanya PO. Dalam pertemuan itu, Garuda TV disebut menawarkan kompensasi sebesar Rp50 juta.
Spora Comm juga mengaku pernah menerima tawaran pembayaran sebesar 50 persen dari sisa tagihan melalui perwakilan Garuda TV. Namun, tawaran tersebut ditolak karena dinilai belum mencerminkan nilai pekerjaan yang ditagihkan.
“Tagihan klien kami sebesar Rp272.727.000. Sementara dalam pertemuan, tawaran yang disampaikan hanya Rp50 juta. Kami tidak dapat menerima tawaran tersebut sebagai penyelesaian seluruh kewajiban karena pekerjaan yang menjadi dasar tagihan telah dilaksanakan,” ujar Ruhanto.
Somasi Minta Garuda TV Bayar Rp272,7 Juta
Setelah sejumlah upaya perundingan belum menghasilkan kesepakatan, kuasa hukum Spora Comm akhirnya melayangkan somasi kepada PT Bama Berita Sarana Televisi (Garuda TV).
Somasi bernomor 04/SS-TRP/XI/26 tertanggal 2 November 2026 tersebut ditujukan kepada Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari. Dalam surat itu, Garuda TV diminta melunasi tagihan sebesar Rp272.727.000 paling lambat 11 November 2026.
Ruhanto mengatakan, pihaknya masih mengutamakan penyelesaian secara profesional melalui komunikasi dan kesepakatan bersama. Namun, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Spora Comm mempertimbangkan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui komunikasi dan pertemuan antarkuasa hukum. Somasi juga telah disampaikan. Jika tidak ada penyelesaian, kami akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memperjuangkan hak klien kami,” tegasnya.
Ia menilai sengketa tersebut bukan sekadar persoalan pembayaran, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dalam hubungan bisnis antara perusahaan media dan mitra rumah produksi.
Menurut Ruhanto, rumah produksi harus menanggung berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pembayaran kru hingga biaya teknis untuk menghasilkan program sesuai permintaan stasiun televisi.
“Ketika pekerjaan sudah diselesaikan dan hasilnya ditayangkan, tentu ada hak pembayaran yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Persoalan seperti ini semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Ruhanto berharap manajemen Garuda TV segera mengambil keputusan agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke proses hukum.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami hanya meminta hak klien kami atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kami berharap ada itikad baik dan keputusan yang jelas dari manajemen Garuda TV,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Garuda TV terkait somasi dan tuntutan pembayaran yang disampaikan Spora Comm. Redaksi akan memuat klarifikasi atau penjelasan dari Garuda TV apabila telah diterima.
