Yudhie Haryono Dorong Peralihan Neoliberalisme ke Ekonomi Konstitusi

oleh
Paduan suara mahasiswa Universitas Nusantara membawakan Himne Universitas Nusantara dalam sebuah kegiatan resmi kampus. Penampilan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, kecintaan terhadap almamater, serta komitmen sivitas akademika dalam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan membangun peradaban bangsa.

Yudhie Haryono dari Mazhab Tebet mendorong perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia dari sistem neoliberalisme menuju ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Gagasan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan kekayaan negara memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Menurut Yudhie, selama sekitar 60 tahun Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi yang cenderung berorientasi pada pasar bebas atau neoliberalisme. Ia menilai pendekatan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketergantungan terhadap utang, lemahnya industri nasional, hingga ketimpangan penguasaan sumber daya alam.

Ia juga mengkritik pengelolaan anggaran negara yang dinilai masih bergantung pada utang berbunga dan kebijakan perpajakan. Selain itu, privatisasi badan usaha milik negara (BUMN), dominasi modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam, serta liberalisasi pasar disebut menjadi tantangan bagi kemandirian ekonomi nasional.

Yudhie berpandangan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan investasi, dan penilaian lembaga pemeringkat tidak seharusnya menjadi satu-satunya indikator keberhasilan ekonomi. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi harus menjadi ukuran utama pembangunan.

Ia menilai kondisi tersebut menciptakan paradoks ekonomi, yakni Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ekonomi Konstitusi Berlandaskan Pancasila

Sebagai alternatif, Yudhie menawarkan konsep ekonomi konstitusi, yaitu sistem ekonomi-politik yang berlandaskan Pancasila dan amanat UUD 1945, khususnya pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konsep tersebut, terdapat sejumlah perubahan mendasar yang perlu dilakukan. Pertama, pengelolaan APBN diarahkan agar tidak terus bergantung pada utang, melainkan mengoptimalkan aset negara melalui skema sekuritisasi aset.

Kedua, negara harus memperkuat kepemilikan dan penguasaan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara serta mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, mekanisme pasar tidak sepenuhnya diserahkan kepada persaingan bebas, tetapi dikelola melalui kebijakan yang memastikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas.

Keempat, negara harus berperan sebagai pengarah pembangunan ekonomi, bukan sekadar menjadi pengawas aktivitas pasar.

Keberhasilan ekonomi, menurut Yudhie, juga harus diukur berdasarkan pelaksanaan amanat konstitusi, terutama Pasal 27, 29, 31, 32, 33, dan 34 UUD 1945.

Tiga Langkah Mewujudkan Ekonomi Konstitusi

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Yudhie mengusulkan tiga langkah utama.

Pertama, mengubah arsitektur keuangan negara. Ia menilai ketergantungan terhadap utang dapat membatasi kemandirian pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Karena itu, diperlukan sistem pembiayaan yang lebih mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi nasional.

Kedua, mereformasi regulasi dan kelembagaan. Menurutnya, berbagai peraturan perundang-undangan perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip ekonomi konstitusi. Reformasi juga perlu menyentuh tata kelola BUMN agar perusahaan negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi menjalankan fungsi strategis untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Ketiga, memperbarui kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurikulum pendidikan ekonomi. Yudhie menilai perguruan tinggi perlu menghasilkan ekonom yang memahami konstitusi, sejarah, struktur, dan karakter bangsa Indonesia, bukan hanya menguasai teori pasar bebas.

Ia menegaskan bahwa perubahan sistem ekonomi tidak akan berjalan efektif apabila tidak diikuti pembaruan pola pikir dan kualitas SDM yang menjalankannya.

Yudhie juga menekankan bahwa ekonomi konstitusi bukanlah sistem ekonomi komunis yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi di bawah kendali negara. Konsep tersebut juga bukan kapitalisme yang menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar.

Sebaliknya, ekonomi konstitusi menempatkan negara sebagai pengendali sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sementara mekanisme pasar tetap berjalan dengan pengaturan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kemartabatan bangsa.

Diluncurkan Melalui Buku dan Diskusi Ekonomi

Gagasan mengenai ekonomi konstitusi tersebut akan disampaikan kepada publik dalam peluncuran buku berjudul Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme dari Nusantara.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, pukul 14.00 WIB, di Aula HB Jassin Lantai 4, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Buku tersebut ditulis secara kolektif oleh sejumlah ekonom dan pemikir ekonomi heterodoks, yakni Yudhie Haryono, Ichsanuddin Noorsy, Riskal Arief, Agus Rizal, Dedi Setiadi, Asy’ari Muchtar, Anang Fahmi, Yaya Sunaryo, Firdaus Syamsu, Gunardi Endro, Setiyo Wibowo, M. Hatta Taliwang, dan Irawan Djoko Nugroho.

Peluncuran buku akan dirangkaikan dengan diskusi yang direncanakan menghadirkan 200 ekonom dan 100 aktivis. Acara tersebut juga akan diisi pidato kebudayaan oleh Ichsanuddin Noorsy dengan tema “Akar-Akar Budaya Ekonomi Konstitusi”.

Panitia menyampaikan bahwa peserta yang hadir akan memperoleh buku tersebut beserta naskah pidato berjudul Manifesto Ekopol Konstitusi.

Masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi panitia melalui Rian di nomor 0812-1319-6288.

Peluncuran buku tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi publik mengenai alternatif kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

No More Posts Available.

No more pages to load.