Jakarta, sketsindonews – Keberhasilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 diharapkan menjadi pintu masuk pasangan pemimpin itu untuk menuntaskan sederet kasus hukum di lingkungan Pemprov DKI.
“Khususnya kasus hukum yang berkaitan soal pembelian lahan dan dugaan korupsi pemerintahan sebelumnya,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga, Selasa (29/5).
Sejumlah kasus hukum itu, diantaranya adalah skandal korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan Rusun Cengkareng dan dugaan korupsi pembangunan 18 Puskesmas.
Rico juga menilai penilaian WTP itu makin mendorong BPK untuk ikut membantu Pemprov DKI dalam menyelesaikan masalah hukum di Pemprov sekaligus mendesak kasusnya yang hingga kini belun dapat dituntaskan.
Ini momen pemda DKI Jakarta yang selama 4 tahun belakangan hanya meraih WDP, di tahun 2017 tahun baru bisa meraih WTP.
“Diharapkan tahun depan semua masalah hukum itu sudah bisa diselesaikan Anies-Sandi,” ujar Rico.
reporter : nanorame
