Jakarta, sketsindonews – Pemilhan RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur (CPT) Jakarta Pusat “ricuh” akibat ketidak puasan kontestan pemilih akibat sistem pemilihan tidak lakukan prosedural baku Pergub 171 Tahun 2016.
Pelaksanaan pada tanggal 3 Oktober 2021 berlangsung 3 kontestan diantaranya ; Sundari Fitriani, Iwan Darmawan dan Heru Datta Wardhana, namun proses ini di duga indikasi kecurangan akibat panitia pemilih tidak lakukan apa yang menjadi aturan Tata Tertib dibuat panitia.
Pengumpulan kertas suara padahal sudah dinyatakan panitia pemilih dengan amplop putih, ternyata begitu dibuka beragam kertas suara tidak tersegel sesuai ucapan panitia (red.Raulina) bahkan sudah ada terbuka dan warga menjadi curiga bahwa amplop kesepakatan warna putih justru sebaliknya berwarna coklat menjadikan protes warga berbagai interupsi, ujar warga merupakan tokoh masyarakat ikut hadir dalam pemilihan.
Sumber sketsindonews dilapangan dalam proses penghitungan suara di menangkan Sundari (Fitri) yang sejak awal telah di duga warga lakukan sistemik untuk menjadi Ketua RW lakukan kolaborasi bersama unsur panitia pemilih.
Warga sudah mencium ketidak beresan dalam penyusunan panitia dimana unsur terwakilan diabaikan dalam aturan Pergub. Masak duduk 3 orang panitia semua unsur diambil dari RT kan tidak boleh terjadi seperti itu, jelasnya.(27/10).
Unsur itu harus terwakilan baik unsur pemerintah, Tokoh Masyarakat, unsur RT, unsur Tokoh Agama dalam terapan Pergub 171. Itu sudah jelas !
Sejak awal indikasi pertemuan tercium dimana kandidat dan panitia lakukan pertemuan untuk mendorong salah satu calon. Warga mencium gelagat bahwa ada “skenario” sistemik untuk melakukan kecurangan jauh dari adil, demokratis dan fair di pelaksanaan pemilihan RW 07 CPT
Klimaks Pembatalan
Warga HS (45) memberikan kronologis klimak pembatalan terjadi setelah warga protes keras bahkan ada banting kursi da gebrak meja dari tokoh masyarakat atas kecurangan tidak jujur, adil dan pada akhirnya penghitungan suara tidak bisa dilanjutkan disebabkan ada manupulasi kertas suara tidak dikawal dalam standarisasi sesuai tatib , ucap HS.
Seharusnya Lurah Shinta Purnama juga memahami apa menjadi putusan warga, bahwa salah satu kontestan diketahui curang dan diputuskan telah diskualifikasi otomatis itu lan harus digugurkan, artinya tinggal 2 calon untuk berlangsung.
Bukan sebaliknya memutuskan untuk ambil putusan “deadlock” serta membuat putusan pemilihan ulang dan sebaliknya Lurah Shinta juga ikut memberikan pernyataan pemilihan ulang, ucapnya saat terjadi protes
Tokoh Masyarakat dan kontestan semakin tersinggung atas putusan ini padahal sumber diketahui dengan pimpinan RW baru dan berkualitas pengalaman kedepannya lingkungan lebih aman, kondusif serta memacu organisasi RT RW lebih bergerak secara partisipatif bukan pada kelompok sesuai tupoksi fungsi RT RW, paparnya.
Atas peristiwa ini kami (Tomas) melaporkan indikasi kecurangan untuk kami laporkan mulai dari penanganan Lurah tidak jeli atas suara warga karena dianggap Lurah egois dalam sikap.
Padahal jika ditelisik jika acuan Pergub 171 dimaknai dan dilakukan secara baik mulai penyusunan panitia neutral serta proses awal sudah diduga indikasi curang maka atas satu calon gugur, kontestan lain (balon ) dibawah otomatis wajib menjadi pemenang pemilihan, tandas HS.
Kejadian ini kami sepakat mengusulkan agar dapat dilakukan penelisuran dan tindakan pada panitia guna mencegah terjadinya hal serupa dimasa datang. Untuk diketahui surat ini saya sudah lanjutkan kepada pihak Camat Cempaka Putih berikut tembusan Walikota Jakarta Pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tutupnya.
(Nanorame)
