Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mendorong penguatan sinergi komunikasi publik antarkementerian dan lembaga dalam menyosialisasikan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Bidang Nirmiliter Tahun 2025–2029.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar di Aula Nusantara 1, Gedung Urip Sumoharjo, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Forum mengangkat tema “Penguatan Sinergi Komunikasi Publik dalam Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Bidang Nirmiliter Tahun 2025–2029”.
Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi bagi kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah untuk menyamakan pemahaman serta menyelaraskan penyampaian informasi mengenai kebijakan pertahanan negara.
Komunikasi publik dinilai memiliki peran strategis karena kebijakan pertahanan tidak hanya membutuhkan ketepatan substansi, tetapi juga harus dapat dipahami masyarakat secara jelas, akurat, konsisten, dan bertanggung jawab.
Kehumasan Berperan Hadapi Disinformasi
Wakil Menteri Pertahanan RI sekaligus Sekretaris DPN Donny Ermawan Taufanto, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Sekretariat DPN Brigjen TNI Roedy, mengatakan keberhasilan kebijakan pertahanan turut ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, kehumasan pemerintah memiliki peran dalam membangun pemahaman publik, mengelola isu, merespons disinformasi dan misinformasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dijelaskan bahwa Jakumhanneg 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan dapat menjadi unsur utama sesuai bentuk serta karakter ancaman, dengan dukungan dari unsur kekuatan nasional lainnya.
Ancaman Siber dan Disinformasi AI Jadi Perhatian
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, yang mewakili Ketua Umum Bakohumas, mengatakan karakter ancaman pertahanan terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan dinamika global.
Ancaman terhadap ketahanan nasional kini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup keamanan siber, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perlindungan data pribadi, dan ketahanan informasi.
Karena itu, Bakohumas didorong menjadi ruang orkestrasi komunikasi agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi publik dapat menyampaikan kebijakan pemerintah melalui narasi yang selaras.
Forum juga membahas sejumlah tantangan baru, termasuk ancaman siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), manipulasi informasi, tekanan ekonomi, serta krisis pangan dan energi.
Para peserta didorong memperkuat pertukaran data, simulasi penanganan ancaman, prosedur respons cepat, serta penyusunan narasi bersama untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis.
Komunikasi Publik Harus Berbasis Data
Forum menghadirkan Tenaga Ahli DPN Tri Budi Haryoto dan akademisi Universitas Paramadina Anton Aliabbas sebagai narasumber. Diskusi membahas landasan dan implementasi kebijakan pertahanan nirmiliter serta perkembangan ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida.
DPN mendorong insan kehumasan kementerian dan lembaga menerjemahkan kebijakan pertahanan yang bersifat strategis dan teknis menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Informasi tersebut diharapkan disampaikan melalui kanal resmi masing-masing instansi dengan pendekatan yang akurat, proporsional, menarik, dan berbasis data.
Melalui penguatan koordinasi komunikasi publik, pemerintah diharapkan mampu membangun pemahaman masyarakat, menangkal informasi yang menyesatkan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung ketahanan nasional di tengah perubahan lingkungan strategis.
Catatan: Informasi ini dikutip dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).
