Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah merek beras fortifikasi. Dari sampel yang diuji, sekitar 90 persen disebut ditemukan bermasalah.
Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan zat gizi sesuai dengan klaim produk. Pemerintah kini masih mendalami hasil pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian produk yang beredar di pasaran.
“Masalahnya adalah sementara kita selidiki, tapi sesuai hasil lab, 90 persen yang kita cek fortifikasi melanggar. Bayangkan itu disampaikan bahwa fortifikasi, ini katanya beras bervitamin, ternyata tidak ada,” kata Amran.
Selain kandungan gizi, Amran menyoroti perbedaan harga antara beras fortifikasi dan beras biasa. Menurut dia, selisih harga yang tinggi perlu diperiksa agar tidak membebani konsumen.
“Yang berbeda pasaran kemarin, kita sementara cek. Tetapi, itu sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga. Bayangkan per kilo selisih 22 ribu,” ujarnya.
Amran menilai produk yang mencantumkan klaim fortifikasi harus memenuhi standar yang ditetapkan. Jika kandungan yang dijanjikan tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, konsumen berpotensi membayar lebih tanpa mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya.
“Ini jadi penyumbang inflasi. Sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga,” tegas Amran.
Kementerian Pertanian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap produk beras fortifikasi untuk memastikan kesesuaian kandungan, proses fortifikasi, serta informasi yang disampaikan kepada konsumen. Pengawasan dinilai penting karena beras merupakan salah satu kebutuhan pangan utama masyarakat.
Fortifikasi Beras Dinilai Penting
Di sisi lain, Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) menilai fortifikasi beras tetap memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat.
Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia, Nina Sardjunani, mengatakan fortifikasi beras bukan sekadar inovasi produk, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina.
Menurut Nina, beras merupakan komoditas strategis untuk fortifikasi karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian, fortifikasi dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas akses terhadap zat gizi mikro.
Ia menyebut kekurangan zat gizi mikro dapat berdampak terhadap berbagai aspek, termasuk anemia, produktivitas, perkembangan kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia.
“Fortifikasi memang merupakan satu intervensi yang sangat efektif dan murah sehingga semua orang yang mengonsumsinya mendapatkan asupan gizi mikro,” ujarnya.
KFI memperkirakan biaya tambahan untuk proses fortifikasi sekitar Rp1.000 per kilogram. Sementara rata-rata biaya fortifikasi disebut sekitar Rp15.900 per orang per tahun.
Nina menilai harga produk tetap harus memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi pelaku industri sekaligus menjaga kepentingan konsumen.
“Harga ini harus memberi ruang keuntungan yang wajar bagi industri, tetapi di sisi lain konsumen harus terlindungi,” katanya.
Karena itu, pengawasan terhadap beras fortifikasi dinilai penting untuk memastikan produk yang benar-benar memenuhi standar tetap dapat berkembang. Di sisi lain, konsumen perlu mendapat perlindungan dari produk yang tidak sesuai dengan klaim fortifikasi.
Bagi Kementan, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pangan dan melindungi daya beli masyarakat. Fortifikasi diharapkan benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menambah beban konsumen tanpa manfaat yang sesuai.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (7/9/2026).
