Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
FWK berharap reshuffle tersebut tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi diikuti peningkatan kinerja pemerintah dan kebijakan yang dapat menjawab persoalan masyarakat, terutama terkait daya beli dan harga kebutuhan pokok.
Pandangan itu disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2021, Hendry Ch Bangun, mengatakan sebagian masyarakat saat ini lebih merasakan tekanan ekonomi dibandingkan memperhatikan pergantian pejabat di pemerintahan.
“Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” kata Hendry.
FWK turut mengapresiasi pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Pergantian tersebut menjadi bagian dari perombakan pemerintahan yang dilakukan Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.
FWK berharap kepemimpinan baru di Polri tidak hanya menjadi pergantian jabatan, tetapi juga diikuti peningkatan profesionalisme, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah gagasan pelayanan publik melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”.
Menurut FWK, peningkatan kinerja kepolisian perlu diarahkan pada pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Arrmanatha Menteri Luar Negeri
Diskusi FWK juga membahas penunjukan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Arrmanatha sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjalankan sejumlah penugasan diplomatik, termasuk sebagai Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York serta Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO.
FWK menilai pengalaman diplomatik tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika hubungan internasional dan tantangan geopolitik.
Dalam diskusi tersebut, wartawan senior FWK M Nasir, Yesayas Oktovianus, dan Dr. Budi Nugraha turut menyoroti sejumlah tantangan pemerintahan setelah reshuffle.
Salah satu pembahasan berkaitan dengan banyaknya perwira tinggi Polri yang menempati posisi strategis di pemerintahan.
Yesayas menyampaikan pandangannya dengan nada bergurau saat membahas penunjukan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
“Jika betul pertimbangannya begitu, seharusnya ini juga keberhasilan Menpora Erick Thohir,” ujar Yesayas.
Dalam rangkaian pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis juga mengalami perubahan. Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), sedangkan Listyo Sigit Prabowo dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
FWK juga mempertanyakan urgensi dan efektivitas pembentukan sejumlah lembaga serta struktur pemerintahan baru. Hal tersebut dinilai perlu diperhatikan karena pemerintah juga menggaungkan efisiensi anggaran negara.
Daya Beli Masyarakat Jadi Perhatian
M Nasir dan Budi Nugraha mengingatkan pemerintah mengenai tantangan ekonomi dan geopolitik yang dapat memengaruhi kondisi masyarakat.
Menurut mereka, pemerintah perlu memperhatikan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan harga energi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata juga menyoroti penunjukan Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Herry berharap kedua pejabat tersebut dapat mendukung penyelesaian pelaksanaan APBN 2026 sekaligus pembahasan APBN 2027.
“Dengan ditunjuknya dua wakil menteri keuangan yang baru, diharapkan dapat menyelesaikan pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027 secara optimal,” kata Herry.
Ia menambahkan, salah satu perhatian pemerintah perlu diarahkan pada perlindungan daya beli masyarakat dari dampak ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
FWK berharap reshuffle Kabinet Merah Putih diikuti peningkatan kinerja yang terukur. Bagi FWK, perubahan struktur pemerintahan perlu diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik, penguatan stabilitas ekonomi, dan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. (Simon)
