Salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar secara sederhana. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan pengeluaran negara yang tidak efisien dan memprioritaskan anggaran bagi kepentingan masyarakat.
Dar Edi Yoga menilai prinsip kesederhanaan perlu diterapkan secara konsisten di seluruh satuan TNI, mulai dari tingkat pusat hingga satuan di daerah. Efisiensi, menurutnya, tidak cukup menjadi imbauan, tetapi harus diwujudkan dalam kegiatan kedinasan, kunjungan pimpinan, dan penyelenggaraan acara resmi.
Ia juga menyoroti kebiasaan penyambutan pejabat dengan seremoni berlebihan, penampilan khusus, serta penyediaan jamuan yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan kegiatan.
“Sudah saatnya kita menghapus budaya feodal dalam birokrasi dan institusi negara. Pimpinan tidak perlu disambut dengan kemegahan seolah-olah kedatangannya merupakan peristiwa luar biasa. Penghormatan kepada pimpinan tidak harus diwujudkan melalui seremoni yang menghabiskan anggaran,” kata Dar Edi Yoga, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, kunjungan pimpinan seharusnya difokuskan pada evaluasi kinerja, pemeriksaan kondisi lapangan, dan penyelesaian masalah. Jangan sampai satuan yang dikunjungi justru lebih sibuk menyiapkan acara penyambutan daripada menjalankan tugas utama.
“Pimpinan datang untuk melihat kondisi sebenarnya, mendengar persoalan, dan memastikan pekerjaan berjalan baik. Jangan sampai yang dipersiapkan justru panggung, sambutan, dan jamuan, sementara persoalan nyata di lapangan tidak terselesaikan,” ujarnya.
Dorong Efisiensi Acara dan Peresmian Proyek
Dar Edi Yoga juga mendorong pemerintah agar menerapkan pola penyelenggaraan acara yang lebih efisien. Salah satunya dengan memanfaatkan konferensi video atau format hibrida untuk peresmian proyek yang tidak memerlukan kehadiran langsung pejabat tinggi negara.
Menurutnya, kehadiran Presiden dalam suatu acara perlu mempertimbangkan tingkat kepentingan dan nilai strategis kegiatan tersebut. Dengan begitu, anggaran untuk mobilisasi, penyambutan, dan rangkaian seremoni dapat ditekan.
“Tidak semua proyek harus diresmikan langsung oleh Presiden. Jika bisa dilakukan secara hibrida, mengapa harus mengeluarkan anggaran besar untuk sebuah seremoni? Kehadiran Presiden sebaiknya diprioritaskan untuk agenda yang benar-benar strategis,” katanya.
Ia mengingatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi agar tidak menjadikan kehadiran Presiden atau pejabat tinggi sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan. Penyelenggaraan acara, menurutnya, harus mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta biaya yang dikeluarkan.
Sejalan dengan Arahan Efisiensi Anggaran Presiden
Dorongan untuk mengurangi kegiatan seremonial tersebut, menurut Dar Edi Yoga, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan pentingnya memangkas pengeluaran yang tidak efisien, termasuk anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai kegiatan seremonial.
“Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” demikian pesan Presiden sebagaimana dikutip dalam materi yang disampaikan.
Bagi Dar Edi Yoga, efisiensi tidak berarti menghilangkan penghormatan kepada pimpinan. Sebaliknya, kepemimpinan yang baik harus dibangun melalui keteladanan, profesionalisme, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat, bukan kemewahan acara atau jarak sosial antara atasan dan bawahan.
“Budaya feodal membuat bawahan lebih sibuk menyenangkan atasan daripada menyelesaikan pekerjaan. Kita harus mengubah pola pikir itu. Hormati pimpinan karena integritas, keteladanan, dan hasil kerjanya, bukan karena megahnya penyambutan,” tegasnya.
Ia berharap prinsip kesederhanaan diterapkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari peringatan hari jadi institusi, kunjungan pejabat, rapat koordinasi, hingga peresmian proyek pemerintah.
Menurutnya, setiap pengeluaran negara harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Uang negara berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara institusi dan pejabat justru mempertahankan kemewahan seremoni. Sudah waktunya budaya feodal ditinggalkan dan budaya melayani rakyat benar-benar menjadi panglima,” pungkas Dar Edi Yoga.
