Kekeringan masih berdampak pada puluhan desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 59 desa di 15 kecamatan terdampak hingga Senin, 26 Oktober 2026.
Berdasarkan pembaruan data BPBD pada pukul 22.00 WIB, kondisi tersebut berdampak terhadap 41.540 kepala keluarga (KK) atau 121.693 jiwa. Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, total distribusi air bersih dan air minum telah mencapai 18.397.275 liter.
Data tersebut dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui kanal resminya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui pendistribusian air bersih dan air minum dengan melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih.
Distribusi Air Melibatkan Berbagai Pihak
Penyaluran bantuan air bersih melibatkan BPBD Kabupaten Bekasi, Perumda Tirta Bhagasasi, BPBPK Kementerian Pekerjaan Umum, Palang Merah Indonesia (PMI), serta berbagai instansi, perusahaan, organisasi, dan lembaga sosial.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD, BPBD Kabupaten Bekasi telah menyalurkan 5.160.000 liter air. Perumda Tirta Bhagasasi menyalurkan 4.184.000 liter, sedangkan BPBPK Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 3.680.400 liter. Adapun PMI menyalurkan 2.753.075 liter.
Selain distribusi air, pemerintah daerah juga memperkuat sarana penampungan untuk membantu warga memperoleh pasokan air. Toren berkapasitas 1.000 liter, 2.000 liter, hingga 5.000 liter telah disalurkan ke sejumlah wilayah, termasuk Pebayuran, Cikarang Pusat, Bojongmangu, dan Cikarang Selatan.
Upaya lainnya mencakup pembangunan sumur bor dan sumur satelit serta pengoperasian posko pengolahan air bersih oleh PMI di Kampung Tegal Kadu, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serang Baru.
Kekeringan Juga Berdampak pada Lahan Pertanian
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sektor pertanian juga mengalami dampak akibat terbatasnya ketersediaan air.
BPBD Kabupaten Bekasi mencatat lahan pertanian seluas 539 hektare terdampak kekeringan. Lahan tersebut tersebar di sembilan kecamatan dan 28 desa.
Untuk mendukung sektor pertanian, Dinas Pertanian melakukan pompanisasi di wilayah terdampak. Pemerintah juga melakukan upaya normalisasi sungai, penertiban bangunan liar yang menghambat aliran air, serta pembersihan dan pengangkutan sampah.
Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas instansi untuk mendukung penanganan kekeringan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kebutuhan Air Bersih Masih Menjadi Perhatian
Meski distribusi air telah mencapai lebih dari 18,3 juta liter, BPBD menyebut penanganan kekeringan masih membutuhkan dukungan pasokan air bersih dan air minum, penambahan tempat penampungan, normalisasi sungai, serta penyediaan sumur satelit.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berkoordinasi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak.
Masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kecamatan setempat untuk menyampaikan kebutuhan dan memperoleh informasi mengenai penanganan di wilayahnya.
Data terbaru ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan masih menjadi bagian penting dari penanganan kekeringan di Kabupaten Bekasi. Pemantauan terhadap wilayah terdampak dan kebutuhan warga diperlukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi di lapangan.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui BPBD Kabupaten Bekasi, 27 Oktober 2026.
Tautan sumber resmi: https://bekasikab.go.id/59-desa-masih-terdampak-kekeringan-183-juta-liter-air-bersih-sudah-disalurkan
