TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV bersama Satgas POA BAIS TNI menggagalkan dugaan keberangkatan ilegal 12 warga negara Vietnam yang diduga hendak menuju Malaysia melalui jalur laut tidak resmi. Operasi berlangsung di Pulau Lumba, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/10/2026).
Pengungkapan tersebut berawal dari pengembangan informasi terhadap tiga warga negara asing (WNA), yakni dua warga Vietnam dan satu warga Myanmar. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemantauan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan keberangkatan WNA melalui jalur tidak resmi.
Tim gabungan melaksanakan operasi sekitar pukul 13.30 hingga 18.30 WIB. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 12 WNA Vietnam yang terdiri atas tujuh perempuan dan lima laki-laki.
Berdasarkan pemeriksaan awal, ke-12 WNA tersebut diduga telah melewati batas waktu izin tinggal atau overstay. Mereka juga diduga hendak meninggalkan wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Meski demikian, motif keberangkatan mereka masih didalami oleh aparat berwenang. Petugas juga menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran keimigrasian lain yang berkaitan dengan rencana perjalanan tersebut.
12 WNA Vietnam Diserahkan ke Imigrasi Batam
Untuk penanganan lebih lanjut, seluruh WNA yang diamankan diserahkan kepada Kantor Imigrasi Batam sesuai kewenangan instansi terkait.
Pengungkapan ini merupakan bagian dari sinergi Kodaeral IV dan Satgas POA BAIS TNI dalam memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, khususnya perairan Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara lain.
Kodaeral IV juga terus mengoptimalkan fungsi intelijen dan pemantauan di lapangan guna mencegah pemanfaatan jalur laut untuk aktivitas ilegal lintas negara yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah Indonesia.
Komandan Kodaeral IV, Laksda TNI Berkat Widjanarko, mengimbau masyarakat Kepulauan Riau berperan aktif membantu aparat mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan, termasuk kegiatan yang melibatkan warga negara asing, serta melaporkannya kepada aparat berwenang.
Kodaeral IV menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan maritim serta wilayah perbatasan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penegakan aturan, menjaga ketertiban kawasan perbatasan, dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
