Pendiri Beranda Ruang Diskusi sekaligus praktisi media, Raldy Doy, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan pemerintahan secara menyeluruh. Langkah tersebut, menurutnya, perlu mencakup penataan kabinet, perbaikan sistem hukum, dan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.
Raldy menilai pembenahan diperlukan agar pemerintahan bekerja lebih efektif dan mampu menghadapi tantangan nasional maupun global. Ia berpandangan, Presiden perlu menempatkan figur profesional yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang profesional dan berjiwa nasionalis. Yang diperlukan adalah keberanian menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat, dengan orientasi pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Raldy, yang juga merupakan anggota Dewan Pakar PWI Pusat.
Menurut Raldy, penataan pemerintahan penting dilakukan pada sisa masa kepemimpinan Prabowo. Pemerintah perlu memperkuat kesiapan menghadapi ketidakpastian global, termasuk konflik internasional yang berpotensi memengaruhi rantai pasok, perekonomian, dan ketahanan nasional.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan munculnya wabah penyakit berskala besar. Pengalaman pandemi sebelumnya, kata dia, menunjukkan bahwa kesiapan birokrasi, sistem kesehatan, koordinasi antarlembaga, dan ketahanan ekonomi menjadi unsur penting dalam menghadapi krisis.
Raldy Soroti Pelaksanaan Program MBG
Selain pembenahan kabinet dan birokrasi, Raldy turut menyampaikan pandangan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai satuan pendidikan perlu mendapat peran lebih besar dalam pengelolaan program tersebut. Salah satu alternatif yang disampaikannya adalah pelibatan sekolah dengan pengawasan dan tanggung jawab komite sekolah.
Menurut Raldy, pendekatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pengawasan, transparansi, serta memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Bagi Raldy, reformasi pemerintahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat. Perubahan juga harus menyentuh sistem kerja agar birokrasi lebih berorientasi pada pelayanan, hukum ditegakkan secara adil, dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan banyaknya program yang diumumkan, melainkan sejauh mana negara hadir, melindungi rakyat, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan di berbagai sektor dapat memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
