Bapanas Terbitkan Aturan Baru Pengawasan Harga Pangan, Pelanggar HET Terancam Sanksi

756 pembaca

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan terhadap harga bahan pangan di pasaran. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), hingga harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terancam dikenai sanksi.

Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan.

Surat edaran tersebut ditetapkan pada 10 November 2026 oleh Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Penindakan dapat dilakukan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan.

Pelanggar HET Terancam Sanksi Administratif

Dalam ketentuan tersebut, sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bapanas, gubernur, bupati atau wali kota, serta unsur kepolisian dan TNI sesuai kewenangan masing-masing.

Apabila hasil pengawasan menemukan indikasi pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana di bidang pangan, pengawas wajib melaporkannya kepada penyidik yang berwenang.

Dengan demikian, pemberian sanksi pidana tetap harus melalui proses hukum dan didasarkan pada bukti awal tindak pidana, bukan semata-mata karena adanya perbedaan harga di pasar.

Ancaman Penjara hingga Tujuh Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar

Bapanas juga menegaskan adanya konsekuensi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pangan.

Ancaman hukuman yang disebutkan dalam kebijakan tersebut berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan distribusi dan perdagangan pangan agar pelaku usaha tidak mengambil keuntungan dengan melanggar ketentuan harga yang telah ditetapkan.

Namun, ancaman pidana tersebut tidak berarti setiap pelanggaran HET secara otomatis berujung hukuman penjara. Penanganannya tetap harus memenuhi unsur tindak pidana dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Komoditas Pangan yang Diawasi

Pengawasan Bapanas mencakup sejumlah komoditas pangan strategis, di antaranya:

Beras premium dan beras medium.
Beras program SPHP.
Minyak goreng.
Telur ayam ras.
Daging ayam ras.
Jagung.
Gula konsumsi.
Kedelai.
Bawang merah dan bawang putih.
Cabai dan sejumlah pangan pokok lainnya.

Sebagai contoh, HET beras premium ditetapkan berbeda berdasarkan zona wilayah, yakni Rp14.900 per kilogram untuk zona 1, Rp15.400 per kilogram untuk zona 2, dan Rp15.800 per kilogram untuk zona 3.

Sementara itu, HET Minyakita ditetapkan Rp15.700 per kilogram. HET telur ayam ras sebesar Rp30.000 per kilogram dan daging ayam ras Rp40.000 per kilogram.

Besaran harga tersebut perlu diperhatikan pelaku usaha karena ketentuan harga dapat berbeda berdasarkan komoditas dan wilayah distribusi.

Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Pangan

Penerbitan aturan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi konsumen dan produsen.

Pengawasan diharapkan dapat mencegah praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk penjualan komoditas pangan di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Masyarakat juga dapat berperan dengan memperhatikan harga bahan pokok di pasar dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran pengaduan resmi pemerintah.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap distribusi pangan tetap berjalan sesuai ketentuan dan harga kebutuhan pokok dapat lebih terkendali.