Indonesia Millennials Center (IMC) Wilayah Kalimantan Barat mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat. Organisasi tersebut juga meminta praktik dugaan pungutan liar (pungli), penyalahgunaan kewenangan, serta penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diusut secara transparan.
Direktur Wilayah IMC Kalimantan Barat, Hernandes, menilai persoalan pertambangan rakyat tidak cukup diselesaikan melalui razia dan penindakan. Pemerintah dinilai perlu menyediakan akses perizinan yang jelas, mudah, dan terjangkau agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan.
Menurut IMC Kalbar, aktivitas pertambangan rakyat atau yang dikenal dengan istilah dompeng menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Kegiatan tersebut turut menggerakkan perekonomian lokal dan membuka lapangan pekerjaan.
Namun, keterbatasan akses legalitas dan ketidakpastian perizinan membuat sebagian masyarakat berada dalam situasi rentan terhadap penindakan maupun dugaan praktik pungutan ilegal.
“Praktik intervensi dan dugaan pungutan liar akan terus berulang selama negara tidak hadir menyediakan jalur legalitas dan perizinan yang mudah diakses oleh masyarakat lokal,” ujar Hernandes.
Ia menegaskan, pemerintah tidak seharusnya hanya hadir melalui kegiatan razia, tetapi juga harus memberikan solusi dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan rakyat.
IMC Kalbar juga meminta aparat membedakan penambang kecil yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan pemodal besar maupun pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
Selain persoalan tambang, IMC Kalbar menyoroti dugaan penimbunan dan monopoli distribusi BBM jenis solar oleh sejumlah pemodal di tingkat kecamatan.
Menurut organisasi tersebut, praktik itu apabila terbukti dapat mengganggu distribusi BBM dan merugikan masyarakat, terutama sopir angkutan, pelaku usaha ekspedisi, nelayan, serta usaha kecil.
Kelangkaan solar dan antrean panjang dinilai dapat meningkatkan beban operasional masyarakat. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong sebagian konsumen membeli BBM dari jalur tidak resmi dengan harga lebih tinggi.
IMC Kalbar menilai persoalan pertambangan rakyat dan distribusi BBM membutuhkan pengawasan yang lebih kuat. Aparat penegak hukum diminta menelusuri dugaan pelanggaran hingga pihak yang memperoleh keuntungan, bukan hanya berfokus pada masyarakat kecil.
Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pungutan liar, menindak praktik penimbunan BBM apabila terbukti, serta memperbaiki tata kelola perizinan pertambangan rakyat.
Di sisi lain, IMC Kalbar mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.
IMC Kalbar berharap pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat. Kepastian hukum, pengawasan yang transparan, dan penegakan aturan tanpa diskriminasi dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Sumber: Indonesia Millennials Center (IMC) Wilayah Kalimantan Barat
