KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Kantor Pertanahan Jatim dalam Kasus Korupsi ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur kepada tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah kepala kantor pertanahan yang diduga mengetahui atau memiliki informasi mengenai penyerahan uang kepada tersangka berinisial AS.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berinisial W pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan itu antara lain untuk menggali informasi mengenai dugaan penyerahan uang kepada tersangka AS.

Selain saksi dari Sumenep, KPK sebelumnya telah memeriksa 16 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur pada 10–11 November 2026.

Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah pejabat pertanahan dari wilayah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, Jember, Pasuruan, Jombang, Lamongan, Bojonegoro, Blitar, Madiun, Banyuwangi, dan Bangkalan.

Menurut KPK, keterangan para saksi diperlukan untuk menelusuri dugaan aliran uang, termasuk pola penyerahan dan pihak-pihak yang diduga menerima setoran tersebut.

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Berjenjang

Penelusuran ini berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menelusuri dugaan aliran setoran dari kantor pertanahan daerah menuju tingkat kantor wilayah hingga pusat di lingkungan ATR/BPN.

Sebelumnya, penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan uang tunai dalam jumlah besar. KPK menyebut uang tunai lebih dari Rp100 miliar ditemukan dalam rangkaian penggeledahan yang berkaitan dengan penguasaan dana oleh tersangka Arif Sugiyanto.

Penyidik masih mendalami asal-usul uang, pola penyerahan, serta peruntukannya. Karena itu, dugaan aliran setoran tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir perkara.

Berawal dari Operasi Tangkap Tangan

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penyidikan kemudian berkembang melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan sejumlah kantor dan lokasi terkait, serta penelusuran dokumen dan barang bukti elektronik.

KPK berharap pengungkapan perkara ini dapat menjadi momentum pembenahan pelayanan pertanahan. Lembaga antirasuah mendorong agar layanan sertifikasi tanah ke depan lebih transparan, mudah diakses, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pendalaman terhadap sejumlah pejabat pertanahan di Jawa Timur masih berlangsung. KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai keseluruhan aliran uang maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan praktik tersebut.

Sumber Berita: