Bareskrim Periksa Puluhan Saksi dalam Pengembangan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

Bareskrim Polri mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik telah menerbitkan laporan polisi (LP) baru dan memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik telah memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber. Selain itu, terdapat penambahan sekitar 10 saksi lainnya dalam proses penyelidikan.

Keterangan para saksi tersebut kemudian dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum untuk mendalami unsur dugaan tindak pidana makar.

Susatyo menyampaikan perkembangan itu saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, penerbitan laporan polisi menjadi langkah awal untuk mendalami dugaan adanya tindakan bersama-sama atau permufakatan jahat yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal tersebut.

Penyidik selanjutnya akan menelusuri perintah, tujuan penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kapolri Konfirmasi Penerbitan Laporan Polisi

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga mengonfirmasi bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, laporan polisi tersebut dibuat untuk mendalami dugaan tindak pidana turut serta, tindakan bersama-sama, dan permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa temuan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar.

Karena itu, penyidik masih harus mengumpulkan bukti dan mendalami unsur pidana sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Komisi III DPR Minta Dugaan Makar Diusut

Dalam rapat yang sama, Komisi III DPR RI meminta Polri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Komisi III juga menekankan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

DPR menilai pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan. Penyidik diminta mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah serta tujuan dari kegiatan tersebut.

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Penyadapan

Kasus ini sebelumnya ditangani Bareskrim Polri sebagai perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghilangan data elektronik.

Dalam perkembangan penyidikan perkara penyadapan tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, mantan pejabat Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi.

Penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tersebut perlu dibedakan dari penyelidikan dugaan makar yang baru dikembangkan melalui laporan polisi tersendiri.

Dengan demikian, belum berarti keempat tersangka dalam perkara penyadapan otomatis menjadi tersangka dalam dugaan makar. Penyidik masih harus membuktikan unsur pidana dalam pengembangan perkara tersebut.

Bareskrim menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh. Perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada masyarakat sesuai tahapan penanganan perkara.

Sumber Berita: