“Bahkan beliau juga heran kok bisa gaji yang menjadi “hak”nya distop begitu saja,” tambahnya.
“Dan juga beliau akan memonitor laporan yang kami kirimkan ke Ketua Komisi III DPR R I bpk Herman Hery dan laporan yang kami kirimkan ke Wakil Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra bpk. Desmon J Mahesa. Dan beliau juga akan mendukung agenda audiensi di Komisi III DPR RI ketika nanti ada agenda RDP,” tutupnya.
Lebih jauh, Ia sangat berharap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito dengan nomor 90 K/TUN/2020 tanggal 17 Januari 2020 atas putusan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2019 yang dimenangkan oleh Sapari, serta dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 12 September 2019 yang dimohonkan banding oleh Ka BPOM yang teregister nomor 226/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 29 Juli 2019 dengan putusan menguatkan atas putusan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT. mampu diputus tanpa ada intervensi.
