Jakarta, sketsindonews – Pemerintah dalam program Kesehatan tentunya harus menunjang sistem pelaksanaan cepat, efisiensi (murah) bahkan dapat diakses dengan cepat.
Hal ini di kritisi oleh Anggota Dewan Kota Jakarta Pusat Bayu Sudarmadji saat bincang dengan sketsindonews.com terkait peran BPJS sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Bayu, kesehatan menjadi tanggung jawab negara (pemerintah) untuk memberikan jaminan yang terbaik untuk rakyatnya menuju kehidupan manusia yang produktif.
“BPJS (Badan Pengelola Jaminan Kesehatan) lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam mendorong partisipasi jaminan kesehatan Nasional, kini menjadi wajib bagi setiap Kepala Daerah/Bupati/Walikota dalam melaksanakannya,” paparnya, Kamis (27/10).
“Sayangnya, partisipasi kepersertaaan masyarakat akan BPJS tidak sebanding lurus, seperti pelayanan lain. Masyarakat masih membandingkan dengan Jamkesda, walaupun saat itu sulit dalam pemgurusan. Namun pelayanan Jamkesda mumpuni dalam memberikan layanan kesehatan secara cepat, hingga penanggungan warga miskin di tanggung Pemda DKI,” terang Bayu.
