Home / Berita / Buruh Perempuan Indonesia Tuntut 14 Minggu Cuti Melahirkan

Buruh Perempuan Indonesia Tuntut 14 Minggu Cuti Melahirkan

Jakarta, sketsindonews – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama-sama mendeklarasikan komitmen bersama untuk melakukan kampanye 14 Minggu Cuti melahirkan untuk perlindungan maternitas yang lebih baik bagi pekerja perempuan. Hal ini disampaikan Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesian Council, Seri Mangunah, di Jakarta.

“Perlindungan maternitas berarti kehamilan kelahiran yang sehat dan aman, waktu menyusui yang lebih lama, perlindungan dari diskriminasi kerja, keamanan kerja serta cuti melahirkan yang lebih lama,” kata Seri.

Seri menjelaskan, untuk perlindungan maternitas yang lebih menyeluruh, para pimpinan Konfederasi mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas. Dimana konvensi tersebut mensyaratkan bahwa waktu minimal untuk cuti malahirkan adalah 14 minggu.

Cuti melahirkan di Indonesia saat ini hanya bersikar 12 minggu dan jauh tertinggal dengan Vietnam dan India yang telah menerapkan cuti melahirkan selama 6 bulan lamanya. Akibatnya, anak-anak pekerja/buruh perempuan tidak mendapat air susu ibu yang memadai karena ibu harus kembali bekerja dibayangi dengan waktu cuti yang minim.

“Dalam jangka waktu yang panjang, dapat dibayangkan kemunduran kualitas generasi penerus bangsa. Pekerja perempuan yang sedang hamil sengaja mengambil cuti melahirkan dalam waktu yang berdekatan dengan masa melahirkan, sehingga keselamatan ibu dan bayi terancam karena pekerja perempuan tersebut pada beberapa kasus melahirkan di lokasi kerja,” katanya.

Pengusaha dalam hal ini juga lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya terkait penyediaan ruang laktasi dan waktu menyusui di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama 3 Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No 49/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

“Cuti melahirkan yang lebih lama akan memberikan perlindungan yang lebih terhadap pekerja/buruh perempuan dan bayinya sehingga derajat kesehatan perempuan menjadi lebih baik,” pungkas Seri.

Untuk memperjuangkan hal itu, pada 7 Maret 2017, sebuah deklarasi bersama dari 4 pimpinan konfederasi antara lain KSPI, KSBSI, KSPSI, dan KPBI telah ditandatangani. Menurut aktivis dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) , deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan dan meningkatkan kesadaran bersama dari seluruh Konfederasi/Federasi serikat pekerja/serikat buruh lintas sektor dan anggota afiliasinya untuk memperkuat komitmen bersama dan melakukan kampanye bersama Perlindungan Maternitas di tempat kerja.

Menurut Seri, pokok-pokok rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyatukan dan menempatkan Perlindungan Maternitas di tempat kerja menjadi isu prioritas dari Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seluruh anggota afiliasinya dalam kerja-kerja advokasi, tuntutan-tuntutan aksi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

2. Mendorong seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan anggota afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memperbaharui pasal-pasal PKB terkait perlindungan maternitas di tempat kerja. Serta penguatan strategi dan taktik bersama untuk saling mendukung dan memberi saran satu sama lain.

3. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mendukung penuh upaya-upaya kampanye bersama 14 Minggu Cuti Melahirkan melalui Kementerian terkait dan DPR RI dalam kerangka tujuan agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas.

Seri melanjutkan, dalam kesempatan peringatan Hari Buruh Perempuan Internasional mendesak:

Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meretifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas.

Komisi IX RI bersama-sama dengan Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas.

Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersinergi dengan federasi dan konfederasi serikat buruh dalam menjalankan program-program kerjanya sehingga tepat sasaran.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. (*)

 

Check Also

Menhub Kampanyekan Pekan Nasional Keselamatan Di Pekanbaru

Jakarta, sketsindonews – Dalam rangka Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018, usai tiba di Pekanbaru …

Watch Dragon ball super