Home / Artikel / DPRD Kutai Kertanegara Gelar Bimtek Kebijakan Moneter dan Fiskal

DPRD Kutai Kertanegara Gelar Bimtek Kebijakan Moneter dan Fiskal

Jakarta, sketsindonews – Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen (LPKNI) dipimpin oleh Julia Putri Noor, SE mengadakan Bimbingan Teknis untuk 35 anggota DPRD Kutai Kartanegara dengan tema “Strategi Kebijakan Fiskal dan Moneter Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara”. Bimbingan ini pada sesi pertama membahas “Potensi PAD yang Berkaitan dengan Defisit Anggaran” dengan narasumber Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev, Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sedangkan di sesi kedua, membahas “Kebijakan Moneter dan Fiskal” dengan narasumber I Nyoman Widia, sebagai konsultan pajak, dosen perpajakan STAN dan pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Acara ini dilaksanakan di hotel media, senin (03/10/2016), Jakarta.

Sesi pertama, dengan narasumber Horas Panjaitan menjelaskan “Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hwarus mempertimbangkan penghitungan pendapatan tiga tahun terakhir termasuk Dana Bagi Hasil dikurangi Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus lebih dimaksimalkan. Kemudian, UPT Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana untuk pelayanan lebih maksimal sehingga mendongkrak pendapatan” terang Horas.

“Peningkatan sarana prasarana ini harus dilakukan karena sesungguhnya antara penerimaan dan peningkatan pelayanan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” imbuhnya.

Untuk sesi kedua, I Nyoman Widia menjelaskan ” bahwa tax amnesty adalah titik nol jangan lagi melihat ke belakang untuk urusan pajak sebelumnya. Aset pribadi atau perusahaan sekarang waktunya untuk dilaporkan, jika tidak dilaporkan seluruh aset tersebut akan diperhitungkan tiga tahun kedepan. Karena tax amnesty berlaku hingga maret 2017″ imbuh Dosen perpajakan di STAN ini.

Hadir juga Wakil ketua DPRD Kutai Kartanegara menjelaskan ” Bahwa PAD Kutai tergantung sekali dengan Bagi Hasil migas dan Batubara dengan keuangan negara. Dengan kejadian harga migas yang anjlok berdampak pada pemasukan APBD kabupaten Kutai kertanegara juga turun, sedangkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan sangat membutuhkan dana yang besar. Dengan adanya pelatihan ini,dapat dicari peluang tanpa tergantung kembali kepada migas.”Ujar Guntur.
Sekelumit Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen (LPKNI) fokus mengerjakan workshop, pelatihan dan bimbingan teknis untuk SKPD dan anggota DPRD seluruh Indonesia. Lembaga ini telah terdaftar di kantor Kementrian Dalam Negeri dan salah satu anggota ALPEKSI (Asosiasi Lembaga Pendidikan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia). Serta narasumber yang berkualitas di bidangnya untuk setiap kegiatan workshop yang berbeda. (Edo)

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super