Jakarta, sketsindonews – Warga Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat khususnya yang merupakan HPL Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Sekretariat Negara hingga saat ini melalui Forum Warga terus menuntut agar pihak Pemda DKI tidak menganak tirikan kaitan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, ujar Chillan warga Kebon Kosong.
“Hampir 80 wilayah Kebon Kosong sebanding 1/3 wilayah itu tak menikmati hasil pembangunan yang di rencanakan oleh Pemprov DKI.”
Ia mengakui, dari mulai normalisasi saluran warga, parasarana jalan hingga krisis air, kami dikriminiliasasi secara sistemik oleh kebijakan HPL yang secara sepihak. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan maupun listerik selama ini kami tetap jalani sebagai warga negara yang taat aturan, terangnya. (16-03-2017)
Ironis, hingga saat ini warga yang memiliki haknya secara legal kepemilikan tanahnya maupun penduduk dan pihak PPKK untuk mengeluarkan rekomendasi wilayah yang masih ada penduduk dan rumahnya dilakukan konsolidasi tanah untuk diserahkan kepada pihak pemda DKI.
